Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Anas Mengaku Serahkan Bukti Aliran Dana Century ke Demokrat

Kompas.com - 28/03/2014, 16:38 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Anas Urbaningrum, mantan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, mengaku akan menyerahkan bukti soal pengakuannya bahwa ada aliran dana talangan Bank Century yang digunakan untuk kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009. Menurut Anas, bukti tersebut akan diserahkan ke penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pemeriksaan, Jumat (29/3/2014).

"Nih dia," ucap Anas di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta. Anas terlihat membawa bundelan kertas.

Menurut Anas, bukti berupa hasil audit akuntan independen tersebut diperolehnya sekitar 10 bulan lalu. Setelah dokumen hasil audit itu dipelajari, Anas menilai adanya kejanggalan. "Ada hal yang aneh, ada yang layak untuk diselidiki lebih jauh," ucapnya.

Menurut Anas, ada daftar nama penyumbang korporasi dan perseorangan yang palsu dalam laporan dana kampanye Partai Demokrat. Penyumbang tersebut ada di dalam daftar, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyumbangkan uang untuk biaya kampanye Partai Demokrat.

"Itulah yang saya sebut layak diselidiki KPK, bukan tugas saya dong. Termasuk apakah ada kaitannya dengan kasus Bank Century apa tidak, itu tugas KPK untuk menyelidiki," sambungnya.

Juru Bicara KPK Johan Budi sebelumnya mengatakan, Anas tidak menyerahkan bukti kepada tim penyidik KPK berupa data soal dugaan aliran dana Century untuk kampanye pemilu presiden Partai Demokrat tahun 2009. KPK pun mempersilakan Anas untuk menyampaikan data jika memang memiliki bukti-bukti terkait pernyataannya tersebut.

Menurut Johan, KPK baru akan menindaklanjuti keterangan Anas jika memang disertai bukti-bukti. Ia juga meminta Anas menyampaikan laporan beserta buktinya ke bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK, jika informasi yang dimilikinya tidak berkaitan dengan kasus yang tengah disidik KPK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com