Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Syarat Cawapres untuk Jokowi Versi PDI-P

Kompas.com - 14/04/2014, 14:03 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sangat selektif dalam menentukan bakal calon presiden untuk mendampingi Joko Widodo (Jokowi). Komitmen dan kesamaan visi merupakan dua hal yang menjadi indikator utama dalam menentukan keputusan.

Tjahjo menjelaskan, kriteria pertama untuk figur yang akan mendampingi Jokowi pada pilpres adalah sosok yang memiliki komitmen menjadi wakil presiden selama lima tahun. PDI-P juga meminta agar bakal cawapres Jokowi harus mampu memosisikan diri sebagai wakil presiden saat kelak terpilih dan tidak melampaui kewenangan presidennya.

"Harus bisa memosisikan diri sebagai wapres. Wapres jangan berakting jadi presiden," kata Tjahjo di Kantor DPP PDI-P di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (14/4/2014).

Kriteria selanjutnya, kata Tjahjo, bakal cawapres Jokowi juga harus mampu memperkuat sistem presidensial, memiliki program prorakyat dan bersungguh-sungguh mengimplementasikan Trisakti Bung Karno.

"Kita enggak mendikotomikan tokoh sipil atau militer, yang penting syarat-syarat itu terpenuhi," ujarnya.

Sebelumnya, politisi senior PDI-P Pramono Anung mengatakan, sudah ada diskusi di internal partainya mengenai figur yang akan dijadikan bakal cawapres untuk Jokowi. Keputusan finalnya akan disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai pemilik otoritas. Komunikasi antara Megawati dan Jokowi mengenai bakal cawapres ini telah berlangsung dalam.

Secara terpisah, Ketua DPP PDI-P Maruarar Sirait mengaku, pihaknya akan menginventarisasi nama bakal cawapres yang dianggap layak mendampingi Jokowi. Di antara nama-nama figur yang mengemuka, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dan Ketua KPK Abraham Samad dianggapnya baik karena menguasai permasalahan hukum.

Figur yang memiliki latar belakang ekonomi, kata dia, adalah Hatta Rajasa. Adapun jika ingin mendapat bakal cawapres yang memiliki latar belakang militer, nama-nama yang disebutkan Maruarar adalah mantan KSAD TNI, Ryamizard Ryacudu dan Pramono Edhie Wibowo, serta Panglima TNI Jenderal Moeldoko.

Namun, dari semua nama itu, Maruarar merasa bahwa pendamping yang paling tepat untuk Jokowi adalah Basuki Tjahaja Purnama karena memiliki pengalaman bekerja bersama memimpin DKI Jakarta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com