Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Resmi, Nasdem Dukung Pencapresan Jokowi

Kompas.com - 12/04/2014, 13:22 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Partai Nasdem resmi berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dalam mengusung Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pemilu Presiden 2014. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan, kesepakatan itu diambil sambil menunggu hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami, Partai Nasdem, sepakat merapatkan barisan persiapan mendukung calon presiden dari PDI-P yang tepat berada di samping kanan saya, Mas Joko Widodo," kata Surya Paloh dalam konferensi persnya di kantor DPP Nasdem, Jakarta Pusat, Sabtu (12/4/2014).

Paloh menjelaskan, dukungan ini akan terus dibahas lebih lanjut di internal partai maupun dengan pihak luar partai selama dua hingga tiga hari ke depan. Adapun pihak luar partai yang dimaksud oleh Paloh adalah Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Menurut Paloh, keputusan Partai Nasdem untuk berkoalisi dengan PDI-P karena sama-sama memiliki platform dan garis perjuangan untuk melakukan perubahan serta restorasi bangsa Indonesia menjadi yang lebih baik lagi. Selain itu, kata dia, Partai Nasdem juga bertekad untuk membuat Indonesia menjadi Indonesia Hebat sesuai dengan tagline yang diusung PDI-P.

Partai Nasdem, lanjut Paloh, juga ingin bersama PDI-P memperkokoh pemerintahan Indonesia dengan sistem presidensial.  

"Pak Jokowi juga secara khusus memberikan apreisiasi tentang hasil dan prestasi yang dicapai oleh Partai Nasdem di pileg kemarin," kata Paloh.

Selain Paloh dan Jokowi, pertemuan itu turut dihadiri oleh Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo dan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella. Pertemuan yang tertutup bagi awak media itu berlangsung selama lebih kurang 75 menit.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com