Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 12/04/2014, 06:36 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Berdasarkan perkiraan perolehan suara setiap partai politik peserta Pemilu 2014 menurut beragam data hitung cepat, Partai Amanat Nasional menyatakan tak ingin bergabung dalam "koalisi gemuk". Dukungan lebih penting daripada jumlah partai.

"Partai-partai yang mencalonkan presiden perlu membangun kebersamaan untuk membentuk pemerintahan," kata Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, di Jakarta, Jumat (11/4/2014). "Makin banyak, makin baik. Banyak itu bukan partainya, melainkan dukungannya."

Hatta pun menggunakan pengalaman koalisi dalam dua periode pemerintahan terakhir sebagai pembanding. "Jangan sampai seperti pengalaman. (Koalisi) banyak partai, tapi setelah memutuskan sesuatu yang kritis, semua balik badan."

Sejauh ini, tutur Hatta, partainya sudah melakukan pembicaraan dengan sejumlah petinggi partai lain. Menurut dia, pembicaraan antar-partai tersebut bukan membahas bagi-bagi kursi. "Tentu sudah ada pembicaraan-pembicaraan, tapi tak dalam konteks dagang sapi," ujar dia.

Hatta mengatakan punya kepedulian khusus soal platform ekonomi dari masing-masing partai bagi perekonomian Indonesia ke depan. "Saya bisa mengatakan sebagai Menko Perekonomian, ini lho tantangan kita ke depan. Yang kita hadapi tuh ini-ini," ujarnya.

Sejumlah partai, sebut Hatta, punya platform yang mendekati milik PAN. "Tentu kami bicara dengan semua. (Tapi yang punya platform mirip), PDI-P, Gerindra, Demokrat, dan PKB," sebut dia.

Hasil hitung cepat kejutkan pengusaha

Sebelumnya, sejumlah pengusaha mengaku terkejut dengan hasil hitung cepat berbagai lembaga yang menempatkan PDI-P, Golkar, serta Partai Gerindra sebagai tiga besar teratas. Komentar antara lain datang dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sofjan Wanandi.

Sofjan berkomentar ternyata untuk memuluskan seseorang melaju di Pemilu Presiden 2014 ini tidak bisa dilakukan dengan pola "one man show". "(Indonesia) harus dipimpin oleh orang yang bisa bekerja sama," kata dia.

Menurut Sofjan, secara teknis pemerintahan akan sulit berjalan efektif ketika ada banyak partai yang lolos ke parlemen. Pasti lebih banyak menimbulkan ketidakpastian. Itu yang terjadi di pengalaman (Pemilu) 2009," ujar dia, ketika dihubungi Kompas.com, Kamis (10/4/2014).

Koalisi gemuk pun menurut pengalaman pengusaha sangat menyusahkan. Betapa tidak, kata Sofjan, keputusan-keputusan, termasuk terkait perekonomian, menjadi lambat. "Keluar undang-undang yang saling overlaping, menimbulkan ketidakpastian usaha, tidak ada kejelasan anggaran belanja dan infrastruktur."

Ditanya perihal prediksi koalisi, Sofjan menyebut ada baiknya PDI-P berkoalisi dengan Golkar. "Ditambah PKB-nya, itu sudah cukup menjadi koalisi. Enggak perlu politik dagang sapi," kata dia.

Wakil Ketua Apindo Anton J Supit, menuturkan, hasil pemilihan legislatif kali ini sungguh di luar dugaan. Secara pribadi, Anton memperkirakan PDI-P bakal mengantongi lebih dari 20 persen, ternyata tidak demikian. "Harapan kami ada satu partai yang dominan sehingga politik dagang sapi hilang," aku dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Presen Buruk Jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih Berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Eks Bawahan SYL Mengaku Beri Tip untuk Anggota Paspampres Jokowi

Nasional
Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Jokowi Harap Presiden Baru Tuntaskan Pengiriman Alkes ke RS Sasaran

Nasional
Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com