Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

ICW Nilai KJP Masih Jauh dari Harapan

Kompas.com - 10/04/2014, 17:26 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesian Corruption Watch (ICW) menilai pelaksanaan program Kartu Jakarta Pintar (KJP) masih jauh dari harapan. Hal itu disebabkan banyaknya KJP yang salah sasaran. Karena itu, ICW sangat berharap agar Dinas Pendidikan segera melakukan pembenahan terhadap sistem pendataan penerima KJP.

Koordinator Monitoring Pelayanan Publik ICW Fedri Hendri mengatakan bahwa pihaknya sangat berharap kepada seluruh kepala sekolah baru hasil lelang jabatan agar bisa memperbaiki kualitas data siswa penerima KJP. Hal ini terutama di sekolah-sekolah yang banyak memiliki siswa dari keluarga miskin.

"Kalau dikasih rapor, KJP ini nilainya 6 karena tak tepat sasarannya masih banyak. Ke depannya kita berharap penciuman dan penglihatan kepala sekolah dan guru-guru lebih tajam untuk mengetahui mana anak yang kayak dapat KJP, mana yang tidak," kata Hendri usai menemui Wakil Gubernur DKI Jakarta, di Balaikota Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Selain itu, kata Hendri, ICW menyarankan agar aparat Pemprov DKI lebih sering melakukan sosialisasi terhadap orangtua murid agar lebih sadar bahwa uang yang anaknya terima harus digunakan untuk masa depan pendidikan anaknya. Menurutnya, penyaluran KJP yang berbentuk uang tunai sering disalahgunakan oleh orangtua siswa untuk membeli kebutuhan yang lain, selain peralatan sekolah.

"Ada orang tua yang manipulasi kuitansi. Jadi dia minta kuitansi di toko tertentu padahal sebenarnya dia tidak pernah membeli barang di toko itu. Ini masalah aturan main. Duit KJP ini dipakai buat apa aja," ucapnya.

"Jadi dibuat aturan duit KJP boleh dipakai buat seragam, atau sepatu, jadi ada aturan mainnya. Jangan dipakai untuk beli pulsa, beli rokok, beras," katanya lagi.

Lebih lanjut, kata Hendri, apabila sistem penyaluran KJP telah berjalan dengan baik, ia meminta agar Pemprov dapat secara perlahan menaikan nilai program tersebut. Hal itu dimaksudkan agar dana KJP akan benar-benar terasa manfaatnya bagi keluarga miskin.

Saat ini, lanjutnya, dana KJP belum bisa seratus persen memenuhi kebutuhan pendidikan siswa-siswa dari keluarga miskin. "Saat ini dana KJP di tingkat SD baru bisa meng-cover 72 persen, SMP 70 persen, dan SMA 68 persen. Kami berharap di tingkat SMA diperbanyak karena di tingkat ini banyak pungutan yang harus ditanggung orang tua murid," tukas Hendri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com