Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JPPR: Selama Masa Tenang Kampanye Ada Banyak Ragam Dugaan Pelanggaran

Kompas.com - 09/04/2014, 06:08 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pendidikan Pemilih masih menemukan aneka dugaan pelanggaran kampanye selama masa tenang, 6-8 April 2014. Ragam dugaan pelanggaran mulai dari kampanye terselubung hingga politik uang.

Potensi kampanye terselubung ditengarai antara lain terjadi lewat beragam media sosial dan layanan pesan singkat. "Mereka berusaha mengarahkan pemilih dan ini sangat sulit diketahui siapa penyebarnya," kata Deputi Koordinator Nasional JPPR Masykurudin Hafidz, Selasa (8/4/2014).

Menurut Masykurudin, pola kampanye terselubung ini adalah modus baru. Polanya, sebut dia, antara lain berupa pesan berantai dari partai politik dengan modus mulai dari bagi-bagi pulsa hingga ajakan calon anggota legislatif untuk mencoblos di tempat pemungutan suara disisipi ajakan memberikan suara terhadap calon tertentu.

Masykurudin menyebut modus ini merupakan bagian dari kampanye elektronik. Dia pun mengkritik Badan Pengawas Pemilu yang membiarkan pelanggaran itu terus terjadi. "Menurut saya, Bawaslu tidak punya konsep menangani (pelanggaran semacam) itu," kata dia.

Selain itu, Masykurudin mengatakan JPPR menemukan pula potensi pelanggaran lain berupa beraneka ragam model politik uang. Di beberapa daerah, kata dia, pembagian uang dan sembako untuk mengarahkan preferensi pemilih masih terjadi.

Pembuktian politik uang, ujar Masykurudin, memang tak gampang. Dia pun lagi-lagi mengkritik panitia pengawas lapangan (PPL) yang tidak punya keberanian atau tidak mau repot lalu memilih lepas tangan atas praktik-praktik itu.

"Mereka yang bagi-bagi uang memang sulit untuk dihukum. Tapi, meski calegnya tidak dihukum, kita memberikan pendidikan politik kepada pemilih melalui publikasi kepada masyarakat," ujar Masykurudin.

JPPR juga menyoroti masih bertebarannya alat peraga kampanye, spanduk, baliho, stiker, dan banner berbau kampanye selama masa tenang. Berdasarkan pantauan JPPR di 25 provinsi, sebut dia, alat peraga masih ditemukan di semua wilayah pantuan itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com