ICW: 15 Provinsi Marak Terjadi Politik Uang

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menengarai adanya praktik politik uang yang terjadi di 15 provinsi. Politik uang tersebut dilakukan oleh calon anggota legislatif (caleg) dan tim sukses caleg.

"Temuan kami, 15 provinsi itu marak terjadi politik uang. Partai apa pun, di mana pun (lakukan politik uang)," ujar peneliti ICW Donal Fariz di Kantor ICW, Jakarta Pusat, Jumat (4/4/2014). Ke-15 provinsi tersebut adalah Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Barat.

Dia mengatakan, praktik politik uang dilakukan oleh caleg petahana di tingkat kabupaten/kota, provinsi, bahkan DPR RI. Ia menyebutkan, bukan hanya menjalankan praktik politik uang, para caleg tersebut juga memanfaatkan fasilitas negara. Hal itu terjadi pada caleg petahana di level parlemen daerah hingga pusat. Fasilitas negara yang digunakan kebanyakan adalah seperti mobil dinas untuk kampanyenya.

"Incumbent caleg pakai lagi (mobil dinas). Ini baru temuan tahap pertama," katanya.

Donal enggan mengungkapkan nama caleg yang melakukan praktik politik uang tersebut maupun partai yang mengusungnya.