KPK Siap Koordinasi dengan Menteri Terkait Bansos

Dia mengatakan, KPK juga mengapresiasi respons presiden atas surat yang dikirimkan KPK tersebut.

Melalui surat yang dikirimkan kepada Presiden, KPK mengimbau agar pengelolaan dana bansos mengacu pada peraturan menteri dalam negeri yang menganut prinsip akuntabilitas, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Surat kepada kepala daerah ini dilandasi kajian KPK terhadap penggunaan dana bansos dan hibah dalam pelaksanaan pemilu kepala daerah (pilkada). KPK menemukan adanya peningkatan penggunaan dana bansos menjelang pilkada.