Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Pembelian Bank Mutiara, Dahlan Iskan Tidak Intervensi

Kompas.com - 30/03/2014, 03:39 WIB
Estu Suryowati

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Sabtu (29/3/2014), menuturkan, tidak akan mengintervensi rencana bank-bank pemerintah dalam hal pembelian Bank Mutiara.

"Saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman perbankan. Saya tidak menginstruksikan, tapi juga tidak melarang. Silakan masing-masing memikirkan," kata Dahlan ditemui usai pementasan "Raden Wijaya Winisudha" di Gedung Kesenian Jakarta.

Dahlan pun mempersilakan bank-bank BUMN seperti Mandiri, BNI, dan BRI untuk lebih dahulu melakukan studi sebelum mengambil keputusan soal Bank Mutiara. Jika harganya murah, kesempatannya baik, maka dia mempersilakan bank-bank pelat merah itu membeli Bank Mutiara.

Sebaliknya, jika harga dan kesempatannya tidak baik, Dahlan menyarankan jangan membelinya. "Tapi saya tidak memberi instruksi apa-apa," imbuhnya.

Dahlan menambahkan sejauh ini belum ada perbankan BUMN yang menyambanginya dan mendiskusikan masalah ini. Dahlan menyerahkan pembahasan aksi korporasi tersebut pada masing-masing bank. "Terserah. Saya tidak pingin mencampuri," tukasnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Perbanas Sigit Pramono menilai, eks bank gagal berdampak sistemik, Bank Century itu, masih menanggung resiko politis, karena terus-menerus dipersoalkan. Akibat resiko tersebut, kecil kemungkinan investor swasta atau asing yang berminat membelinya.

"Saya sarankan yang beli yang berkaitan dengan BUMN. Kalau LPS tidak bisa menyelesaikan tugasnya tahun ini, lebih baik sementara ini, yang beli itu yang ada hubungannya dengan perusahaan milik negara. Kalau swasta atau asing, takut mereka," jelas Sigit, Selasa (26/3/2014).

Kalaupun Bank Mutiara terjual dengan harga di bawah harga pasar, menurut Sigit, itu sudah menjadi biaya manajemen krisis. Artinya, dalam kebijakan menangani krisis, yang terpenting adalah bagaimana meminimalisasi kerugian, dan bukannya optimalisasi keuntungan.

Jika harga itu pun masih dipersoalkan, pada akhirnya itu sudah menjadi kewenangan LPS. Sebab tidak mungkin kasus Bank Mutiara ini mundur terus-menerus. Ia pun berharap banyak BUMN yang berminat. "Tidak perlu diinstruksi (oleh Menteri BUMN), ditawarkan aja. Kalau nggak bisa dijual, ya ruginya (Bank Century) terealisasi betul," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Menyusuri Jalan yang Dilalui Para Korban Tragedi 12 Mei 1998...

Nasional
Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com