Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Serangan Anas Bisa Jadi "Dongkrak" Dukungan Publik terhadap Demokrat

Kompas.com - 29/03/2014, 14:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Serangan yang dilontarkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terhadap bekas partainya dinilai tak akan efektif. Alih-alih ingin mengganggu perolehan suara Demokrat pada Pemilu 2014, serangan Anas itu diperkirakan malah akan meningkatkan dukungan publik terhadap Demokrat.

Pengamat politik, Tjipta Lesmana, mengatakan, posisi Demokrat saat ini mirip dengan posisi partai itu saat akan menghadapi Pemilihan Umum 2004. Saat itu, Demokrat tampil sebagai partai yang memiliki citra terzalimi sehingga publik simpatik dan memberikan suaranya.

"Kalau serangan makin hebat, nanti terkesan terzalimi dan rakyat malah dukung (Demokrat)," kata Tjipta, Sabtu (29/3/2014), di Jakarta.

Menurutnya, Anas sebaiknya menahan diri dan fokus menghadapi proses hukumnya. Kalaupun ingin memberikan respons tegas terhadap Demokrat, isu dan waktunya harus dilakukan dengan sangat tepat. "Ini tradisi bangsa kita, justru SBY dan Ibas akan semakin berkibar. Nanti malah merugikan Anas," ujarnya.

Saat ini Anas ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dalam proyek pembangunan pusat olahraga di Hambalang dan tindak pidana pencucian uang. Ia merasa dikorbankan dalam kasus dugaan gratifikasi yang membelitnya.

Pengacara Anas, Firman Wijaya, mengatakan, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas menerima uang 200.000 dollar AS. Informasi soal Ibas tersebut sudah disampaikan Anas kepada tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi saat menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan gratifikasi terkait proyek Hambalang dan dugaan pencucian uang di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (28/3/2014). Namun, Firman tidak menjelaskan terkait apa uang itu diterima Ibas. Dia hanya mengatakan, Ibas menerima uang di Jalan Ciasem.

Kepada wartawan, Firman berjanji akan mengungkap lebih jauh soal aliran dana ke Ibas tersebut pekan depan. Dia juga membantah penyebutan nama Ibas ini hanya gertak sambal. Menurut Firman, penyebutan nama Ibas tersebut dicatat tim penyidik KPK dalam berita acara pemeriksaan.

"Ini rangkaian yang dijelaskan tadi. Karena menyangkut fakta-fakta, kalau menyangkut fakta yang sudah disampaikan, kami sebenarnya berharap menegakkan hukum kepada Anas. Kita berharap ini kekuasaan hukum, bukan hukum kekuasaan," ujar Firman.

Selain itu, Anas juga menyebut Presiden RI sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono memberikan uang muka sebesar Rp 250 juta untuk membeli Toyota Harrier bagi Anas. Oleh Anas, kata Firman, uang itu digunakan sebanyak Rp 200 juta. Firman mengklaim bahwa uang itu merupakan wujud terima kasih SBY atas usaha Anas memperjuangan kemenangan Demokrat pada Pemilu 2009.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

BPSDMP Kemenhub Bentuk Tim Investigasi Usut Kasus Tewasnya Taruna STIP

Nasional
Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Status Taruna STIP yang Aniaya Junior Bakal Dicopot

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasdem-PKB Gabung Prabowo, Zulhas Singgung Pernah Dicap Murtad dan Pengkhianat

Nasional
Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Pengamat HI Harap Menlu Kabinet Prabowo Paham Geopolitik, Bukan Cuma Ekonomi

Nasional
PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

PDI-P Harap MPR Tak Lantik Prabowo-Gibran, Gerindra: MK Telah Ambil Keputusan

Nasional
Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang 'Toxic' di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Sepakat dengan Luhut, Golkar: Orang "Toxic" di Pemerintahan Bahaya untuk Rakyat

Nasional
Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Warung Madura, Etos Kerja, dan Strategi Adaptasi

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com