JAKARTA, KOMPAS.com — Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, berpendapat suara masyarakat untuk Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi sebagai bakal calon presiden (capres) belum tentu akan diberikan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Suara untuk seorang tokoh dinilai lebih dominan dibanding partai politik.
"Orang boleh 'gandrung' ke Jokowi, tetapi belum tentu lalu dipaksa untuk memberi suara ke PDI-P karena masyarakat bisa melakukan dikotomi," kata Siti, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/3/2014).
"Partai kecil bisa saja memunculkan presiden. Partai besar tidak selalu bisa memenangkan capres-cawapres," katanya.
Seperti diketahui, Jokowi menjadi salah satu juru kampanye nasional PDI-P setelah ditetapkan sebagai bakal capres. Jokowi berkeyakinan kehadirannya sebagai juru kampanye akan mendulang suara untuk partainya.
"Kami memang mau mendulang suara. Kerja itu harus optimistislah," ujar Jokowi di Hotel Lumire, Senen, Jakarta, Rabu (12/3/2014).
Dia mengatakan, poin andalan untuk mendulang suara adalah persiapan materi kampanye. Namun, dia enggan menjelaskan lebih jauh apa materi kampanye partainya itu.
Namun, Jokowi menolak kehadirannya sebagai juru kampanye dikaitkan dengan wacana mengusung dia sebagai calon presiden dari PDI-P. Menurut dia, pencalonan presiden dan kampanye untuk pemilu legislatif adalah dua hal yang berbeda.
Selain Jokowi, PDI-P juga menjadikan tokoh lain sebagai juru kampanye, antara lain Ganjar Pranowo, Cornelis, Terras Narang, Frans Lebu Raya, Rustam Efendy, dan Sjachroedin ZP.
![[POPULER NASIONAL] Jokowi Titip 4 Nama ke Kabinet Prabowo | Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda](https://asset.kompas.com/crops/ai1SnwmBmzvkxRAHMioNh9zR69g=/0x0:0x0/170x113/data/photo/2024/05/14/66433b025304e.jpg)
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
