Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Tak Ada Visi-Misi yang Ditawarkan Caleg, Adanya Pencitraan"

Kompas.com - 15/03/2014, 13:08 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Partai politik peserta pemilu dinilai tidak memanfaatkan masa kampanye tertutup untuk menyampaikan visi dan misi pada rakyat. Kesempatan itu lebih banyak digunakan untuk pencitraan yang dianggap lebih mampu menggaet banyak pemilih.

"Kampanye seharusnya penyampaian visi dan misi, ajak memilih. Ada enggak visi misi yang ditawarkan? Enggak ada. Adanya pencitraan," kata Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini dalam diskusi "Rakyat Memilih Siapa?" di Cikini, Jakarta, Sabtu (15/3/2014).

Waktu kampanye tertutup diberikan tiga hari setelah partai politik ditetapkan sebagai peserta pemilu. Kampanye tertutup itu diantaranya melakukan dialog atau tatap muka dengan masyarakat.

Selain itu, bagi para calon legislatif (caleg), adanya visi dan misi dianggap tidak efektif jika hanya disampaikan pada alat peraga seperti poster. Foto caleg lebih besar ditampilkan dibanding visi dan misi. Hal ini menjadi salah satu faktor sulitnya rakyat menentukan pilihan.

"Alat peraga jadi alat pencitraan dan perkenalan saja," kata Titi.

Menurut Titi, partai politik kembali bertanggung jawab terhadap para calegnya. Visi misi harusnya disampaikan langsung pada masyarakat. "Pemilih kita sukanya interaksi langsung, membangun komunikasi dari dalam. Tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat," kata Titi.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu Daniel Zhucron mengatakan hal senada. "Ini (kampanye tertutup) tidak dimanfaatkan maksimal kontestan. Sejak tiga hari ditetapkan jadi peserta seharusnya menyiapkan kreativitas, di luar iklan dan rapat umum."

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Jaksa KPK Sebut Nilai Total Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh Capai Rp 62,8 M

Nasional
Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Ratas Evaluasi Mudik, Jokowi Minta Rest Area Diperbanyak

Nasional
Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Dugaan TPPU Hakim Gazalba Saleh: Beli Alphard, Kredit Rumah Bareng Wadir RSUD di Jakarta

Nasional
Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Anggota Bawaslu Intan Jaya Mengaku Disandera KKB Jelang Pemilu, Tebus Ratusan Juta agar Bebas

Nasional
Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Dalam Sidang MK, KPU Ungkap Kontak Senjata TNI-OPM Jelang Hitung Suara, Satu Warga Sipil Tewas

Nasional
Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Sinyal Kuat Eko Patrio Bakal Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com