Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Terima 9.000 Laporan Terkait Kebakaran Lahan di Riau

Kompas.com - 14/03/2014, 21:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menerima ribuan laporan masyarakat yang mengeluhkan kasus kebakaran hutan di Riau. Hal itu disampaikan SBY saat menggelar video conference terkait penanggulangan bencana asap di Riau, Jumat (14/3/2014).

"Ada 9.000 yang masuk di sosial media. Yang boleh dikatakan marah, marahnya ada yang beralasan dan ada yang tidak beralasan," kata Presiden.

SBY mengatakan, kebakaran lahan yang terjadi di Riau berbeda dengan kasus kebakaran lahan yang terjadi di Australia. Jika kebakaran lahan di Austrialia disebabkan karena cuaca ekstrim, kebakaran lahan yang terjadi di Riau disebabkan karena unsur kesengajaan.

"Seharusnya pemerintah daerah, gubernur, wali kota, camat, bupati, bisa menguranginya agar tidak terus tejadi di Provinsi Riau," ujarnya.

Lebih jauh, kasus kebakaran lahan di Riau bukanlah untuk yang pertama kali terjadi. Kasus ini seharusnya dapat diantisipasi dan ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

SBY menambahkan, asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Untuk itu, ia menghimbau kepada semua pihak yang ikut membakar lahan di Riau tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang.

"Sampai kapanpun jika kebakaran di Riau terjadi, maka asap akan terus datang. Saudara kita banyak yang jadi korban, anak-anak tidak bisa bersekolah, terganggu pernapasannya. Apapun kita harus atasi tapi mari kita mendidik diri kita sendiri," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com