Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Nasdem Ingin Mengesankan Diri Bersih, padahal Belum Tentu"

Kompas.com - 10/03/2014, 18:58 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Indra menilai, iklan Nasdem yang mempermasalahkan kembali majunya mayoritas anggota DPR periode 2009-2014 di Pileg 2014 adalah sesuatu yang wajar. Sebagai partai baru yang belum pernah masuk parlemen, kata dia, Nasdem ingin mencitrakan diri sebagai partai yang bersih.

"Apalagi partai baru, kan mereka ingin mengesankan dia baik, dia mampu, dia bersih. Padahal belum tentu seperti itu juga," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Senin (3/10/2014).

Indra menjelaskan, meskipun partai baru, Nasdem tidak seluruhnya diisi oleh orang-orang yang baru dan bersih. Indra menyinggung para politisi lama dari parpol lama yang kini berada di parpol yang dipimpin Surya Paloh itu.

"Hanya, mereka sebelumnya tidak berhasil dapat kepercayaan publik, akhirnya pindah partai," tambahnya.

Menurut Indra, dari 560 anggota DPR yang ada, tidak semuanya bisa semudah itu disamaratakan. Anggota Komisi IX DPR itu menilai, tetap ada anggota DPR yang baik, jujur, dan mau bekerja keras. Namun, memang ada juga anggota DPR yang memiliki rekam jejak buruk.

"Mana yang amanah, silakan dipilih. Yang tidak, jangan dipilih lagi. Yang sering bolos tidak jelas kontribusinya, tidak usah dipilih lagi. Ini saatnya memberikan reward atau punishment terhadap anggota DPR yang sekarang. Saya yakin rakyat sudah cerdas," ujarnya.

Nasdem terus gencar berkampanye menjelang pileg, terutama di TV. Salah satu iklan kampanye Nasdem mengangkat sekitar 90 persen anggota DPR petahana yang maju kembali di pileg. "Lebih dari 240 juta rakyat Indonesia, banyak yang lebih kompeten duduk sebagai anggota parlemen," demikian narasi dalam iklan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com