Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Militer Indonesia Diterjunkan Cari Malaysia Airlines

Kompas.com - 09/03/2014, 17:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 - Pihak militer Malaysia sudah menyampaikan permintaan bantuan kepada militer Indonesia dalam upaya pencarian keberadaan pesawat Malaysia Airlines MH370 yang hilang kontak sejak Sabtu (8/3/2014) dini hari. 

Panglima TNI Jenderal Moeldoko pun langsung menerjunkan tim khusus untuk membantu militer Malaysia. 

"Panglima tentara Malaysia telah berkomunikasi dan meminta bantuan kepada pemerintah RI melalui Panglima TNI, KSAL daan KSAU untuk dukungan pencarian dan pertolongan," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto dalam pesan singkat yang diterima, Minggu (9/3/2014). 

Permintaan bantuan dari Malaysia pun direspons TNI. Pihak TNI segera menempatkan personel untuk bantuan upaya pencarian dan penyelematan para penumpang Malaysia Airlines. 

"Unsur unsur TNI yang akan terlibat nantinya akan berkoordinasi dengan otoritas Malaysia," ucap Djoko. 

Seperti diberitakan, pesawat Malaysia Airlines MH370 bertolak dari Kuala Lumpur pada Sabtu pukul 00.41 dan akhirnya hilang kontak pada pukul 02.40. Sesuai jadwal, pesawat seharusnya mendarat di Beijing pukul 06.30 waktu setempat, Sabtu (8/3/2014).   

Data paling mutakhir menunjukkan bahwa pesawat jenis Boeing 777-200 itu membawa 239 penumpang. Dari jumlah tersebut, 153 penumpang adalah warganegara China. Lalu, ada 38 penumpang warga negara Malaysia dan 7 warga negara Indonesia. 

Upaya pencarian terus dilakukan dengan bantuan lintas negara mulai dari Vietnam, Indonesia, dan China. Hingga kini, belum diketahui penyebab hilangnya kontak pesawat Malaysia Airlines itu. 

Sejumlah spekulasi menduga adanya keterlibatan kelompok teroris. Pihak maskapai pun masih menelusuri sejumlah nama penumpang yang ternyata diketahui membawa paspor palsu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com