Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggap Penangkapannya Salah, Akil Sebut KPK Bukan Pemegang Monopoli Kebenaran

Kompas.com - 27/02/2014, 18:05 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Akil Mochtar, menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukanlah lembaga yang selalu bertindak benar. Menurut Akil, KPK telah melakukan kesalahan dalam proses penangkapan terhadap dirinya.

"Hal ini membuktikan, KPK juga melakukan kesalahan-kesalahan dan bukan pemegang monopoli kebenaran sebagaimana yang selama ini didengung-dengungkan," kata Akil saat membacakan nota keberatan atau eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (27/2/2014).

Akil menjelaskan, pada 2 Oktober 2013 ketika ia ditangkap dan ditahan pada 3 Oktober 2013, KPK tidak pernah memperlihatkan surat perintah penangkapan. Namun, kata dia, pimpinan KPK menyebut dirinya telah tertangkap tangan.

"Kejutan pertama yang dilakukan KPK dengan adanya pernyataan pimpinan KPK di media massa bahwa saya telah tertangkap tangan adalah pernyataan tanpa berdasarkan kejadian dan fakta yang sebenarnya," kata Akil.

Akil berpendapat, penangkapannya tidak sesuai dan tidak memenuhi definisi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19 KUHP. Menurutnya, KPK saat itu awalnya hanya menangkap anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Chairun Nisa dan pengusaha bernama Cornelis Nalau Antun yang sedang berada di teras rumah dinas Ketua MK di Kompleks Widya Chandra, Jakarta. Saat penangkapan kedua orang itu, Akil masih berada di dalam rumah.

Menurut Akil, saat itu ia hanya diminta menyaksikan penggeledahan terhadap Cornelis dan Nisa, dan diminta ikut ke Gedung KPK untuk dimintai keterangannya. "Namun, sejak itulah saya tidak pernah dan dapat meninggalkan KPK karena kemudian dijadikan tersangka dan ditahan, tanpa pernah ditunjukan surat perintah penangkapan terhadap diri saya," kenang Akil.

Seperti diberitakan, Akil ditangkap karena diduga hendak menerima uang Rp 3 miliar dari Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih melalui Cornelis dan Nisa. Uang itu diduga untuk memengaruhi Akil dalam memutus permohonan keberatan hasil Pilkada Gunung Mas, Kalimantan Selatan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com