Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Biaya Perawatan Wawan Ditanggung Airin

Kompas.com - 26/02/2014, 13:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Tersangka kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan menanggung sendiri biaya perawatannya di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta. Wawan dirawat di RS Polri sejak Senin (24/2/2014), dengan diagnosis terkena demam berdarah.

"Bayar sendiri loh kita. Kita juga kaget," kata pengacara Wawan, Sadli Hasibuan, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Rabu (26/2/2014).

Menurut Sadli, istri Wawan, Airin Rachmi Diany, yang mengurus administrasi di rumah sakit. Meskipun membayar biaya perawatannya sendiri, kliennya tidak diperbolehkan menentukan pilihan kelas ruang inap. Sesuai aturan, setiap tahanan KPK ditempatkan di kelas I.

"Memang dari awal, pihak rumah sakit mengatakan, rujukan dari KPK itu adalah di kelas I. Jadi, di pihak kita enggak ada minta di kelas mana. Kami hanya minta, kalau bisa, berikan yang terbaik. Tapi kata rumah sakit, berdasarkan jatahnya, (tahanan) KPK di kelas I," ucapnya.

Sadli mengatakan, kondisi rutan KPK patut dicermati mengingat kliennya terkena demam berdarah. Menurut Sadli, kondisi kesehatan kliennya mulai memburuk sejak Senin.

Wawan pun batal mengikuti persidangan perdananya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, yang dijadwalkan pada hari Senin itu. Semula, Wawan dibawa ke rumah sakit karena menunjukkan gejala awal vertigo dan maag. Namun, kata Sadli, hasil pemeriksaan dokter RS Polri menunjukkan bahwa kliennya terjangkit demam berdarah.

Karena kondisi tersebut, lanjut Sadli, Wawan mungkin akan kembali tidak dapat mengikuti sidang pembacaan dakwaan, yang dijadwalkan pada Kamis (27/2/2014).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com