Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Peserta Konvensi Demokrat Satu Suara soal Blok Mahakam

Kompas.com - 22/02/2014, 21:16 WIB
Rahmat Fiansyah

Penulis


BALIKPAPAN, KOMPAS.com
- Debat Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat di Hotel Novotel, Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (22/2/2014), juga membahas isu pengelolaan Blok Mahakam oleh TOTAL (Perancis) dan INPEX (Jepang) yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2017. Semua peserta konvensi sepakat, pengelolaan Blok Mahakam bisa dilakukan oleh putra-putri Indonesia.

Salah satu peserta konvensi, Anies Baswedan, mengatakan bahwa konstitusi mengamanatkan secara jelas bahwa kekayaan alam yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh bangsa Indonesia. Dengan kata lain, pengelolaan Blok Mahakam seharusnya dikelola sendiri.

"Kalau kita bisa mengelola sendiri, ini bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Dulu kita dalam posisi lemah, tapi sekarang kita punya dana dan pengetahuan," kata Rektor Universitas Paramadina itu.

Sementara itu, Pramono Edhie Wibowo mengatakan, pengelolaan Blok Mahakam sebaiknya diserahkan kepada Indonesia jika memang mampu mengelolanya. Ia pun meminta para ahli bidang perminyakan asal Indonesia yang berada di luar negeri untuk pulang.

Namun, jika Indonesia belum mampu, lanjutnya, perpanjangan kontrak kepada perusahaan asing tak mungkin dihindari agar proses produksi terus berjalan. Kendati demikian, ia mengingatkan agar perpanjangan kontrak dilakukan secara rasional dan menguntungkan kedua belah pihak.

Peserta lainnya, Irman Gusman mengatakan semua kontrak gas dan tambang seharusnya dinegosiasi ulang. Bumi, air, dan kekayaan alam, kata Irman, adalah milik negara.

"Kita tidak anti asing. Kita harus bekerjasama, tapi harus tetap mengevaluasi," kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah itu.

Dahlan Iskan meminta agar isu Blok Mahakam tidak dikaitkan dengan antiasing. Dahlan menyebut ada dua isu yang selama ini berkembang. Pertama, Indonesia tidak mampu mengelola Blok Mahakam. Kedua, Pertamina akan hancur kalau menangani Blok Mahakam.

"Saya sudah konsultasi, isu kita tidak mampu (mengelola), sudah pasti terbantahkan. Kita baru mengambil alih Blok West madura. Awalnya produksinya menurun karena kita belum siap. Tapi sekarang lebih tinggi daripada saat dikelola pendahulunya," tutur Dahlan.

Saat ini, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang bekerja di Blok Mahakam yaitu TOTAL yang berpartner dengan INPEX dengan komposisi 50 persen-50 persen. Kontrak bagi hasil Blok Mahakam ditandatangani pertama kali tahun 1967, kemudian diperpanjang pada tahun 1997 untuk jangka waktu 20 tahun sampai 2017.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com