Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gudang Terbatas, Logistik Pemilu Terancam Rusak

Kompas.com - 13/02/2014, 09:51 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Minimnya ketersediaan gudang di sejumlah satuan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah, seharusnya menjadi perhatian. Sejumlah KPU di daerah tak memiliki gudang yang memadai untuk menyimpan logistik pemilu. Akhirnya, barang-barang logistik pemilu yang seharusnya bisa dipakai kembali, mangkrak tak terawat.

Hal itu pula yang terlihat di KPU Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Senin (10/2/2014). Gudang KPU Kuningan terletak di belakang Kantor KPU. Untuk menuju gedung, kita harus masuk melalui kantor. Hari itu, Ketua KPU Kabupaten Kuningan Heni Susilawati ingin menunjukkan kesiapan logistik Pemilu 2014 kepada Ketua KPU Husni Kamil Manik.

Tidak ada yang istimewa dari gudang itu. Sisi bawah dinding terbuat dari batu dilapisi semen bercat kuning. Namun, beberapa bagian sisi atasnya hanya terbuat dari seng.

Di bagian paling atas tembok terdapat sekat udara yang membuat ruang itu tetap terpapar cahaya pada siang hari meski pintu gudang ditutup. Sekat udara itu juga berfungsi sebagai sirkulasi udara, agar barang yang tersimpan tidak lembab dan berjamur.

Di gudang berukuran sekitar 200 meter persegi itu, pihak KPU Kuningan menyimpan semua kebutuhan logistik Pemilu 2014. Di sana lah disimpan bilik suara, kotak suara, dan bantalan paku.

Semua logistik yang akan didistribusikan ke 2.595 tempat pemungutan suara (TPS) di 376 desa/kelurahan di seluruh Kuningan itu padat memenuhi ruangan.

Padahal, kotak suara dan bilik suara baru yang terbuat dari bahan karton itu masih hanya berbentuk lembaran yang ditumpuk. Hanya satu kotak suara yang sudah disusun menjadi berbentuk kotak.

Akibatnya, stok lama kotak suara yang terbuat dari alumunium di simpan di sekitar gudang. Di antaranya, di depan gudang dan di lahan seluas sekitar 20 meter persegi yang berada lebih jauh dari gudang.

Tidak ada perlindungan terhadap kotak-kotak suara itu. Ada bekas kanopi yang mungkin untuk melindungi kotak suara. Akan tetapi, hanya tiang dan rangka atap yang tersisa dari kanopi itu sehingga tak berguna.

Dibanding logistik berbahan karton, kotak suara berbahan alumunium memang lebih tahan air. Namun, kerusakan mulai mengancam. Di bagian belakang dan samping tumpukan kotak suara mulai ditumbuhi tanaman menjalar. Kotak suara pun mulai berkarat.

Ancaman kerusakan juga terdapat pada kotak suara yang disimpan tepat di depan gudang. Beberapa kotak suara sudah terlepas dari rangkaiannya dan karatan.

"Nanti menjelang pemungutan suara, disusun rapi lagi dan karatnya dibersihkan, Pak," kata Heni kepada Husni, saat Ketua KPU itu mengamati nasib kotak suara.

Heni mengatakan, kantor dan gudang KPU Kuningan itu meminjam lahan dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten Kuningan. Ia mengatakan, pihaknya belum memiliki lahan yang tercatat atas nama KPU Kuningan.

Dalam beberapa kesempatan, Husni mengatakan, hanya 25 persen dari 531 satuan kerja yang memiliki gudang. Bahkan, KPU daerah yang memiliki gudang representatif untuk menyimpan logistik pemilu, jumlahnya lebih kecil lagi.

"Mereka mengeluarkan itu karena barang untuk kebutuhan 9 April (pemungutan suara Pemilu 2014) sudah sampai, kotak dan bilik suara yang baru yang berbahan kardus itu jadi prioritas utama untuk diselamatkan," kata Husni, Selasa (11/2/2014)

Keterbatasan gudang juga menjadi masalah bagi KPU Kabupaten Jayapura, Papua. Beberapa waktu lalu, ribuan logistik hilang dari KPU. Usut punya usut, ternyata perlengkapan pemilu itu dijual pemilik gudang yang disewa KPU. Sebabnya, KPU Jayapura belum membayar biaya sewa gudang.

Husni mengatakan, pihaknya berharap setiap KPU di daerah dapat menangani masalah keterbatasan  kantor dan gudang itu. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

PKS Beri Sinyal Agar Anies Mengalah pada Sudirman Said Terkait Pilkada DKI Jakarta

Nasional
MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

MPR Akan Temui JK-Boediono Rabu Lusa, SBY Pekan Depan

Nasional
KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

KPK Setor Uang Rp 59,2 M dari Kasus Dodi Reza Alex Noerdin Cs ke Negara

Nasional
Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Buka Fair and Expo WWF 2024 Bali, Puan: Peluang Bagus untuk Promosi

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal 'Cawe-cawe' dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal "Cawe-cawe" dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan Jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com