Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Mayoritas Publik Menyaring Pemberitaan Politik di Televisi

Kompas.com - 11/02/2014, 23:09 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Televisi masih menjadi sumber utama bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi, tak terkecuali informasi mengenai Pemilu 2014. Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bekerjasama dengan lembaga survei asal Washington DC, IFES, televisi menjadi sumber utama informasi mengenai pemilu.

"Kita ajukan pertanyaan kepada responden, sumber-sumber manakah yang Anda gunakan untuk mendapatkan informasi tentang Pemilu 2014?" kata Peneliti IFES Rakesh Sharma saat merilis hasil survei di Jakarta, Selasa (11/2/2014).

Hasilnya, responden yang menjawab televisi sebanyak 65 persen. Angka tersebut jauh dibandingkan urutan kedua, yakni responden yang menjawab dari keluarga dan teman (17 persen).

Di urutan ketiga, adalah ketua RT (16 persen). Kepala Desa/Lurah berada satu ututan dibawahnya (12 persen). Koran/majalah, dan poster, pamflet serta billboard menempati urutan kelima dan keenam dengan masing-masing mendapatkan 10 persen.

Sisanya, secara berurut adalah internet (5 persen), radio (4 persen), bincang-bincang tidak resmi (4 persen), panitia pemilu (3 persen), caleg/pengurus partai (2 persen), dan pertemuan keagamaan (1 persen).

"Saat diajukan pertanyaan, manakah dari cara-cara berikut yang paling efektif untuk mengajak masyarakat memilih, televisi kembali mendominasi," lanjut Rakesh.

Iklan kampanye di televisi, menurut 36 persen responden, akan menjadi alat yang paling efektif untuk mengajak masyarakat berpartisipasi dalam pemilu. Sementara, pertemuan informal, program acara di televisi/radio, serta debat dialog antar kandidat, mendapatkan suara masing-masing 8 persen responden.

Sisanya, secara berurut adalah penggunaan poster, bendera dan banner (5 persen), pertemuan keagamaan (5 persen), penggunaan brosur/selebaran (3 persen), iklan kampanye di media cetak (2 persen), seminar (1 persen), lainnya (5 persen) dan tidak menjawab (9 persen).

Meski demikian, survei ini juga menunjukkan kalau masyarakat mulai berhati-hati dalam menyaring pemberitaan di televisi. Sebanyak 71 persen responden mengaku setuju apabila pemilih harus mulai berhati-hati dalam menerima pemberitaan yang disiarkan di televisi.

Sebanyak 15 persen lainnya bahkan menjawab sangat setuju. Hanya 4 persen yang mengaku tidak setuju, sementara 10 persen lainnya mengaku tidak tahu/tidak menjawab. "Ini kemungkinan besar karena masyarakat sudah tahu media dimiliki oleh tokoh parpol," pungkas Rakesh.

Survei tersebut dilakukan pada 17-30 Desember 2013 dengan mewawancarai 1890 responden yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Margin of error survei itu kurang lebih 2,3 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini disebut dibiayai oleh LSI dan IFES, tanpa biaya dari sponsor.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Keterangan Istri Brigadir RAT Beda dari Polisi, Kompolnas Tagih Penjelasan ke Polda Sulut

Nasional
Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Jokowi: Selamat Hari Buruh, Setiap Pekerja adalah Pahlawan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com