Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Adnan Buyung: Ibu Ani Bisa "Ngambek" kalau KPK Tak Tegas soal Ibas

Kompas.com - 29/01/2014, 13:20 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Adnan Buyung Nasution, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Pemeriksaan tersebut dilakukan agar tudingan bahwa Ibas terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek Hambalang menjadi jelas.

"Saya kira kalau berpegang cara KPK, siapa pun disebut di sidang pengadilan, dianggap terlibat, ya, harusnya dipanggil. Paling tidak untuk menjernihkan masalah," kata Adnan di Gedung KPK RI, Jakarta, Rabu (29/1/2014).

Adnan mengatakan, setelah pemeriksaan, KPK harus menyampaikan kepada publik ada atau tidaknya keterlibatan Ibas dalam proyek Hambalang. Langkah itu dilakukan agar tidak terus beredar rumor terhadap putra pasangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ani Yudhoyono itu.

"Kalau memang Ibas nanti tidak bersalah, harus dengan tegas KPK katakan tidak ada bukti apa pun terhadap Ibas. Jadi clear, kalau tidak di-clear-kan, terus saja rumor, gosip berkembang terus, Ibu Ani ngambek lagi nanti," kata Adnan.

Adnan mendukung pernyataan Anas agar SBY langsung yang mengantar Ibas ke KPK. "Kalau KPK minta Ibas datang, lalu SBY sebagai Ayah anterin anaknya bagus sekali. Tapi, kan harus ada permintaan dari KPK dulu, masa Ibas tiba-tiba datang," ujarnya.

Nama Ibas pernah disebut oleh mantan Wakil Direktur Keuangan Grup Permai, Yulianis, ketika diperiksa terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi proyek Hambalang yang melibatkan Anas.

Yulianis mengaku pernah menyebut nama Ibas saat penyidik mencecar soal penyelenggaraan Kongres Partai Demokrat 2010. Menurut Yulianis, ada catatan keuangan Grup Permai yang menyebutkan aliran dana 200.000 dollar AS ke Ibas. 

Dana tersebut, kata Yulianis, berkaitan dengan pelaksanaan Kongres Partai Demokrat 2010. Kepada wartawan, Yulianis menyebut uang 200.000 dollar AS itu berasal dari proyek Grup Permai yang bermasalah.

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad menjelaskan, pihaknya belum memanggil Ibas untuk diperiksa dalam kasus Hambalang karena belum menemukan cukup bukti mengenai keterlibatan Ibas.

Ibas sudah membantah terlibat korupsi Hambalang. SBY melalui tim kuasa hukum keluarganya bahkan sampai melayangkan somasi kepada politisi PKS Fahri Hamzah lantaran mendesak Ibas diperiksa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com