Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Akil Akui BBM Permintaan Rp 10 M Terkait Pilgub Jatim

Kompas.com - 21/01/2014, 15:11 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui pengacaranya, Tamsil Sjoekoer, mengakui pernah mengirimkan BlackBerry Messenger (BBM) kepada Ketua Partai Golkar Jawa Timur Zainuddin Amali yang isinya meminta uang Rp 10 miliar terkait sengketa Pemilihan Gubernur Jawa Timur. Namun, menurut Tamsil, permintaan uang itu tidak pernah terealisasi.

"BBM-nya ada, tapi kan mengenai dananya satu rupiah pun tidak terealisasi," kata Tamsil saat dihubungi Kompas.com, Selasa (21/1/2014).

Tamsil mengaku tidak tahu apakah Akil bercanda atau tidak saat mengirimkan BBM kepada Zainuddin tersebut. Akil, katanya, mengenal Zainuddin karena sama-sama pernah berkiprah di Partai Golkar.

"Apakah dalam kapasitas Pak Akil bercanda atau apa, saya enggak paham. Perisiwa itu kan enggak ada, dalam pengertian tidak ada transaksinya satu rupiah pun enggak ada," sambung Tamsil.

Menurutnya, Akil memang menangani perkara sengketa Pilkada Jatim yang pernah bergulir di MK. Sengketa tersebut diputuskan setelah Akil tertangkap tangan KPK pada 2 Oktober 2013.

"Pilkada Jatim memang ditangani Pak Akil. Pada waktu itu kan Pak Akil yang tangani, tapi kan Pak Akil tertangkap sebelum putus," ujarnya.

Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Sumawiredja pada sidang putusan 7 Oktober 2013. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat kemenangan pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur terpilih periode 2013-2018.

Sebelumnya, Zainuddin mengakui adanya permintaan uang Rp 10 miliar yang disampaikan Akil melalui BBM. Namun, menurut Zainuddin, permintaan uang itu tidak ditanggapi olehnya maupun oleh calon gubernur Jatim yang diusung Golkar, Soekarwo. 

Isi BBM

Sebelumnya, Koran Tempo memberitakan isi BBM Akil dengan Zainuddin. Menurut pemberitaan tersebut, Akil terlihat geram dengan Sekretaris Jenderal Partai Golongan Karya Idrus Marham. Dalam percakapan BBM tersebut, Akil juga menyebut perwakilan Partai Golkar tidak jelas dalam mengatur sengketa Pilkada Jatim. Akil kemudian mengancam akan membatalkan kemenangan Soekarwo.

"Gak jelas itu semua, saya batalin ajalah Jatim itu, pusing aja, siapkan 10 m (Rp 10 miliar) saja kl (kalau) mau selamat. Masak hanya ditawari uang kecil, gak mau saya," demikian kutipan BBM Akil.

Lalu, Zainuddin disebut membalas dengan meminta arahan kepada Akil. "Baik Bang, klau (kalau) ada arahan begitu ke Sy (saya), siap Sy (saya) infokan."

Saat dikonfirmasi mengenai arahan yang disampaikan Zainuddin kepada Akil sesuai dengan BBM tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR ini mengaku hanya bercanda dengan Akil.

"Ya biasalah, kayak kita orang lagi bercanda-canda gitu," ujar Zainuddin.

Dia juga membantah dugaan keterlibatan Idrus dan Bendahara Umum Partai Golkar Setya Novanto dalam mengurus kemenangan Soekarwo tersebut. Menurut Zainuddin, tidak ada upaya khusus yang dilakukan Golkar untuk memenangkan Soekarwo.

"Karena Pak Soekarwo itu yakin bahwa dia menang. Sudah yakin menang, masak sih?" ucap Zainuddin.

Sebelumnya, KPK telah memeriksa Idrus dan Setya sebagai saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang sengketa pilkada di MK yang menjerat Akil. Seusai diperiksa, Setya mengaku diajukan sejumlah pertanyaan, di antaranya mengenai biaya survei yang dikeluarkan Golkar untuk calon kepala daerah yang diusung partai tersebut. Namun, dia tidak menyebutkan secara rinci survei terkait pencalonan kepala daerah mana saja yang ditanyakan penyidik KPK kepadanya selama pemeriksaan.

Sementara Idrus mengaku diajukan sejumlah pertanyaan, termasuk soal proses pengambilan keputusan di internal Golkar mengenai penetapan kepala daerah yang akan diusung. Idrus juga menegaskan tidak ada permainan uang terkait pencalonan kepala daerah Golkar.

KPK menetapkan Akil sebagai tersangka dalam tiga kasus sekaligus, yakni dugaan penerimaan suap terkait Pilkada Lebak dan Gunung Mas, gratifikasi terkait penanganan perkara di MK, dan tindak pidana pencucian uang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Laba Bersih Antam Triwulan I-2024 Rp 210,59 Miliar 

Nasional
Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Jokowi yang Dianggap Tembok Besar Penghalang PDI-P dan Gerindra

Nasional
Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo', Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Sebut Jokowi Kader "Mbalelo", Politikus PDI-P: Biasanya Dikucilkan

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri 'Triumvirat' Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

[POPULER NASIONAL] PDI-P Harap Putusan PTUN Buat Prabowo-Gibran Tak Bisa Dilantik | Menteri "Triumvirat" Prabowo Diprediksi Bukan dari Parpol

Nasional
Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com