JK: Andai Foke Responsif, Tak Ada Banjir di Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla menilai, setiap pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam persoalan yang terjadi di kawasannya. Ketika pemerintah pusat turun tangan, pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab.

Terkait banjir yang kembali terjadi di Jakarta, menurut JK, sedikit banyak karena pemerintahan Ibu Kota periode sebelumnya tidak melakukan porsi tugasnya secara baik dalam beberapa program. Contohnya, program 1.000 tower atau 1.000 menara rusunyang dicetuskan pemerintah pusat. Atas hal itu, JK menyiratkan bahwa pemerintahan Foke tak responsif.

"Waktu zaman Foke itu justru tidak mau (kerja sama). Kalau dulu Foke cepat membebaskan tanah, cepat membangun, tidak ada masalah seperti ini. Hanya, waktu itu, pemerintah daerah tidak responsif sama sekali," ujar JK di Kantor Pusat PMI, Jakarta, Minggu (19/1/2014), seperti dikutip Tribunnews.com.

Mantan Wakil Presiden itu menambahkan, untuk dapat berjalan secara baik, sebuah program harus mendapat sokongan dari semua pihak, apakah itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah.

Ia meyakini, jika pemerintah menyediakan menara-menara itu bagi warga, mereka yang tinggal di bantaran sungai akan dengan sendirinya pindah sehingga penataan sungai dapat dilakukan.

"Kalau misalnya 10 hektar, dengan rumah susun bisa hanya 1 hektar, maka 9 hektarnya bisa buat daerah resapan. Makanya saya katakan 1.000 tower perlu untuk menyelesaikan masalah Jakarta," katanya.