Pasek: Dukung SBY Jangan Hanya Memanjangkan Lidah

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika, menyayangkan jika kedekatannya dengan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dan ormas Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) diartikan juru bicara Demokrat, Ruhut Sitompul, sebagai tindakan yang tidak mendukung Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kalau mengukur mendukung SBY, dukunglah kinerja pemerintahan. Bukan mendukung memanjangkan lidah saja, tapi tidak bekerja," kata Pasek seusai mengikuti rapat Fraksi Demokrat di Gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2014).

Pasek mengklaim kinerjanya di DPR selama ini sudah sangat baik. Bahkan, menurutnya, kinerjanya itu lebih baik dibandingkan kader lain yang menjadi orang dekat SBY.

"Kalau saya dikatakan tidak mendukung Pak SBY, coba lihat kinerja saya di DPR. Mana yang lebih aktif, saya atau orang-orang yang terdekat beliau di DPR? Perasaan kalau atensi di DPR boleh dicek. Rasanya saya termasuk orang yang lebih baik dari yang lain," kata Pasek.

Pasek menambahkan, parpol memang ditentukan oleh struktur yang ada di dalamnya. Namun, kata dia, habitat parpol itu sebenarnya ada dan membaur di dalam masyarakat.

"Pertanggungjawaban yang disampaikan itu pada masyarakat. Selama ini, saya pun selalu bertanya konstituen saya," ujarnya.

Terkait kedekatannya dengan Anas yang dianggap menurunkan elektabilitas Partai Demokrat, Pasek membantahnya. Menurut dia, turunnya elektabilitas Demokrat disebabkan oleh banyak faktor yang selama ini melanda internal Demokrat.

"Mana tindakan saya yang kira-kira menurunkan elektabilitas (Demokrat) sehingga menusuk SBY dari belakang? Elektabilitas Demokrat menurun kenapa dibebankan kepada saya?" pungkas Sekjen PPI itu.

Seperti diberitakan, Fraksi Partai Demokrat telah mengirimkan surat kepada Sekretariat Jenderal DPR terkait keputusan pemecatan Pasek dari keanggotaan DPR. Sekjen DPR Winantuningtyastiti mengatakan, di dalam surat itu tertera alasan pemecatan Pasek, yakni pelanggaran kode etik.