Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Respons Keluhan soal Insentif Dokter Melalui Instagram Bu Ani

Kompas.com - 08/01/2014, 12:47 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono merespons kritikan dari para dokter dan kalangan medis mengenai insentif dokter yang dianggap kurang sesuai melalui akun Instagram Ibu Negara Ani Yudhoyono.

Dalam beberapa hari terakhir, menurut Presiden, pihaknya dan Ibu Negara menerima cukup banyak masukan dari masyarakat mengenai insentif dokter seiring dengan diberlakukannya jaminan kesehatan nasional (JKN) per 1 Januari 2014.

“Kebetulan karena istri saya, Bu Ani, kebanjiran pesan dari berbagai kalangan, maka kemarin saya pikirnya, tolong sampaikan jawaban saya melalui Instagram Bu Ani supaya beliau para dokter dan kalangan medis mengetahui bahwa kita terus dan sedang bekerja,” kata Yudhoyono saat membuka rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/1/2014).

Rapat kabinet terbatas tersebut membahas implementasi Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) bidang kesehatan, terutama yang berkaitan dengan insentif dokter.

Hadir dalam rapat tersebut, Wakil Presiden Boediono, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Agung Laksono, Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi, Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Menteri Keuangan Chatib Bisri, Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, dan perwakilan Ikatan Dokter Indonesia.

Menurut Presiden, tanggapannya mengenai kritikan kalangan medis tersebut disampaikan melalui Instagram Ibu Negara pada Selasa (7/1/2014). Berikut tanggapan dalam Instagram Bu Ani yang dibacakan Presiden dalam sambutannya hari ini.

Teman-teman, saya menyampaikan pesan dari Pak SBY, selama 3 hari ini beliau mendengarkan semua aspirasi dan keluhan dari para dokter melalui Instagram ini yang langsung saya sampaikan kepada Pak SBY.

Selama tiga hari ini pula pak SBY berpikir untuk memastikan bahwa program JKN (BPJS Kesehatan) disamping bermanfaat bagi rakyat, utamanya saudara-saudara kita yang miskin dan tidak mampu, juga perlu memperhatikan kepatutan insentif untuk jasa dokter dan tenaga medis.

Intinya Pak SBY berpikir sesuai dengan kemampuan Anggaran Negara dan skim dari asuransi, insentif tersebut secara bertahap mesti ditingkatkan, sehingga menjadi tepat, layak, dan adil.

Sebagaimana teman-teman ketahui, sesuai dengan amanah Undang-Undang, program BPJS Kesehatan ini harus dilaksanakan mulai 1 Januari 2014 ini. Sungguhpun demikian, Pemerintah akan terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan dalam implementasinya, termasuk insentif para dokter dan tenaga medis yang lebih sesuai.

Rencananya, besok Pak SBY akan membahas bersama menteri terkait, Ketua BPJS Kesehatan, dan Pimpinan IDI.

Pak SBY mengirim salam kepada para dokter dan tenaga medis di seluruh Indonesia, termasuk yang bertugas di pedalaman dan daerah terpencil. Terima kasih atas masukan, aspirasi, dan perhatiannya."

Dalam rapat kabinet terbatas hari ini pemerintah akan mendengarkan masukan dari IDI untuk mengetahui lebih jauh permasalahan apa saja yang dihadapi para dokter dan tenaga medis.

“Demikian juga nanti ketua BPJS kesehatan bisa sampaikan pandangan dengan tujuan kita ingin program ini berjalan dengan baik untuk rakyat, kita juga memperhatikan kelayakan bagi para dokter dan tenaga medis. Kita bahas secara terbuka terus terang sambil mencari solusi dan tetap dalam batas kemampuan anggaran pemerintah saat ini. Insya Allah akan makin baik. Mari kita bahas nanti secara obyektif dengan niat dan tujuan yang baik,” tutur Presiden.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com