Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies: Soal Korupsi, Siapa Saja Tangkap!

Kompas.com - 23/12/2013, 13:06 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JOMBANG, KOMPAS.com - Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Anies Baswedan menegaskan, jika menjadi presiden, ia akan meminta penegak hukum menghukum seberat-beratnya para pelaku korupsi. Walau keluarga presiden sekali pun. Hal ini disampaikannya saat berdialog dengan puluhan guru di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur, Senin (23/12/2013).

"Untuk pertanyaan yang katanya saya berani tidak tindak itu, saya jawab, siapa saja tangkap. Kalau saya jadi presiden, akan saya intervensi. Saya paksa jaksa, polisi, dan hakim untuk adil memberikan hukuman maksimal," ujar Anies.

Anies menjawab kritik sejumlah guru di Pondok Pesanren Tebu Ireng tentang pencalonannya. Mereka menyayangkan Anies maju dari Partai Demokrat yang kini terpuruk akibat kasus korupsi. Seorang guru pun bertanya jika Anies maju sebagai calon presiden dari Demokrat, apakah berani mengusut dugaan keterlibatan lingkaran Cikeas. Seperti diketahui, nama Ibas sempat disebut dalam kasus korupsi SKK Migas dan sempat disebut menerima uang dari Grup Permai. Ibas membantah semua tuduhan itu.

Anies menjelaskan, dalam mendorong proses penegakan hukum, dia tidak akan melihat latar belakang seseorang untuk mendorong upaya penegakkan hukum. Menurutnya, pimpinan negara tidak boleh berpangku tangan menunggu proses hukum berjalan.

"Pemimpin tidak bisa netral menungu proses hukum. Harus intervensi, tapi bukan dalam kasus perkasus. Ini sudah darurat korupsi!" kata Rektor Universitas Paramadina itu.

Dia menjelaskan, kasus korupsi terus menjamur karena tidak adanya pemimpin yang mendobrak dengan sejumlah terobosan.

"Sekarang butuh muadzin (pelantun adzan) yang baru, bersih, dan mungkin tak terduga. Jadi saya ikut konvensi sekaligus ingin mendobrak yang selama ini tidak bisa dilakukan calon dari partai," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com