Pencabutan Hak Politik Djoko Susilo Dianggap Berlebihan

"Terlalu berat, enggak boleh hak politik seseorang dicabut, itu melampaui kewenangan," kata Bambang, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (19/12/2013).

Politisi Partai Golkar ini mengatakan, seharusnya pengadilan hanya memperberat hukuman pidana penjaranya. Dalam putusan banding PT DKI Jakarta, hukuman Djoko diperberat dari 10 tahun menjadi 18 tahun.

"Kalau diperberat (hukuman penjaranya) itu wajar, karena trennya sedang lain," katanya.

Seperti diberitakan, PT DKI Jakarta mencabut hak Djoko untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Selain itu, hukumannya juga diperberat dan ditambah denda Rp 1 miliar. Djoko juga diperintahkan membayar uang pengganti senilai Rp 32 miliar subsider lima tahun penjara dan pengadilan memerintahkan barang bukti senilai lebih dari Rp 200 miliar dirampas untuk negara, termasuk rumah seluas 377 meter persegi di Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, serta dua mobil Toyota Avanza.

Putusan itu dijatuhkan majelis banding dalam sidang terbuka, Rabu (18/12/2013), yang dipimpin oleh Roki Panjaitan (hakim ketua) didampingi dengan empat hakim anggota, yaitu Humuntal Pane, M Djoko, Amiek, dan Sudiro.

Majelis Hakim PT DKI berpendapat, Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat, serta melakukan tindak pidana pencucian uang. Putusan PT DKI ini sama dengan tuntutan tim jaksa penuntut umum kepada KPK yang dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.