Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK: Integritas Pelayanan Publik Kemenparekraf Paling Rendah!

Kompas.com - 16/12/2013, 22:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi instansi pusat dengan nilai indeks integritas pelayanan publik terendah dibandingkan dengan 19 instansi pusat lain yang masuk dalam Survei Integritas Sektor Publik 2013 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Survei ini dilakukan terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah dalam kurun waktu Mei hingga September 2013.

“Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu (pelayanan publiknya yang kurang baik) dalam hal pembuatan izin film dan iklan," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Roni Dwi Susanto di kantor KPK, Senin (16/12/2013).

Menurut hasil survei tersebut, nilai indeks integritas Kemenparekraf hanya 6,88 sementara nilai rata-rata integritas instansi pusat lainnya adalah 7,3.

Roni mengungkapkan, survei itu mengukur dua variabel, yakni pengalaman integritas dan potensial integritas. Adapun variabel pengalaman integritas terdiri dari dua indikator, yaitu pengalaman korupsi, dan cara pandang tehadap korupsi. Kemudian variabel potensial integritas diukur dengan indikator lingkungan kerja, sistem administrasi, pelaku individu, dan pencegahan korupsi. Roni menambahkan, survei tahun ini juga mengukur layanan pengadaan barang dan jasa.

“Proses pengadaan barang dan jasa tahun ini dilakukan. Unit layanan pengadaan elektronik. Kami menemukan perusahaan fiktif dengan alamat fiktif, ke depannya akan melakukan kajian mendalam pada proses pengadaan barang dan jasa,” tuturnya.

Selain Kemenparekraf, instansi pusat yang dapat nilai integritas rendah adalah Kementerian Keuangan (7,38), Kementerian Perindustrian (7,32), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 7,31; Kementerian Luar Negeri 7,24 dan Kementerian Kehutanan 7,19.

Sementara instansi dengan indeks integritas tertinggi adalah Badan Pengawasan Obat dan Makanan 7,69; Kementerian Lingkungan Hidup 7,64; Rumah Sakit Fatmawati 7,58; Kementerian Kesehatan 7,41; dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7,40.

"Kementerian dan Lembaga Negara ini di tahun depan kami harapkan nilai integritasnya membaik," tambah Roni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com