Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Pengaruh Ani Yudhoyono pada SBY Sudah Rahasia Umum

Kompas.com - 16/12/2013, 12:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kabar penyadapan yang dilakukan Australia kepada Ibu Negara Ani Yudhoyono sebenarnya adalah informasi umum yang diketahui banyak pihak. Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menuturkan, banyak pihak dalam negeri sudah mengetahui bahwa Ani Yudhoyono sangat berpengaruh di kabinet pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Soal Bu Ani yang katanya sangat berpengaruh, enggak perlu disadap, semua orang juga sudah tahu. Sudah menjadi rahasia umum," ujar Mahfudz di Kompleks Parlemen, Senin (16/12/2013).

Mahfudz mengatakan, Wikileaks hanya memaparkan informasi yang didapat dari intelijen Australia. Ketua Komisi I DPR ini yakin nantinya akan ada informasi-informasi lainnya terkait Istana yang dibocorkan Wikileaks ataupun Edward Snowden.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq

Pihak Istana, lanjut Mahfudz, bisa saja memberikan bantahannya. Namun, Mahfudz mengingatkan bahwa bocoran informasi intelijen ini jangan sampai membuat gaduh politik dalam negeri.

"Jangan sampai menciptakan kegaduhan di dalam negeri dan justru dibuat sibuk akan bahan sadapan yang bocor ini," ucap Mahfudz.

Dia menuturkan, bocoran sadapan terhadap Ibu Negara bisa saja sebagai sarana pengalihan dari aksi penyadapan itu sendiri. Bagaimanapun, sebut Mahfudz, penyadapan tidak bisa dibenarkan. Apalagi, sikap Pemerintah Australia yang tidak mau bernegosiasi dengan Indonesia.

Alasan Australia

Media Australia, The Australian, membeberkan alasan intelijen di Negeri Kanguru itu menyadap telepon Ibu Negara, Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono, pada 2009 silam atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya. Rencana penyadapan terhadap Ani Yudhoyono pada 2009 itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007.

Seperti diberitakan The Australian yang mendapat bocoran dari Wikileaks, pada 17 Oktober 2007, sebuah kawat diplomatik dikirim dari Kedutaan Australia di Jakarta kepada diplomat Amerika Serikat di Canberra dan CIA. Wikileaks mendapat salinan kawat diplomatik yang berjudul "A Cabinet of One -- Indonesia's First Lady Expands Her Influence". Di dalamnya, berisi peranan Ani Yudhoyono yang sudah tiga tahun menjadi first lady.

Di dalam pemberitaan itu, disebutkan pula bahwa penyadapan yang dilakukan Defence Signal Directorate (DSD) kepada Ani Yudhoyono karena Ibu Negara dianggap sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY dan dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.

Ani Yudhoyono juga disebut sebagai broker kekuasaan yang baru di Indonesia. Posisi Bu Ani sebagai istri SBY membuatnya memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Indonesia. Kawat diplomatik yang dikirimkan dari Kedutaan Besar Australia di Jakarta menuturkan bahwa Ani berhasil menjadi penasihat Presiden yang tak terbantahkan. Posisi Ani bahkan telah membuat penasihat penting lainnya tergusur.

"Ibu Negara diduga telah memanfaatkan aksesnya ke Presiden untuk membantu teman-temannya dan menyingkirkan musuhnya, termasuk Wapres Kalla," tulis media itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Fahira Idris: Jika Ingin Indonesia Jadi Negara Maju, Kuatkan Industri Buku

Nasional
Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Waspada MERS-CoV, Jemaah Haji Indonesia Diminta Melapor Jika Alami Demam Tinggi

Nasional
Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Khofifah-Emil Dardak Datangi Rumah Airlangga, Klaim Sudah Didukung Golkar Maju Pilkada Jatim

Nasional
Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com