Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Islam Kalah Karena Kurang Uang

Kompas.com - 08/12/2013, 17:46 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai turunnya elektabilitas partai Islam bukan karena masalah ideologi partai, melainkan kurangnya dana. Partai bebasis Islam, menurutnya, tak memiliki dana untuk kampanye atau bahkan beriklan.

"Salah semua bilang partai Islam jeblok karena ideologi. Partai islam jeblok karena uangnya enggak ada," kata Muhaimin yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Minggu (8/12/2013).

Tak hanya itu, menurut Muhaimin, kebanyakan pemilih dari Nahdlatul Ulama (NU) tak punya cukup dana untuk mengikuti Pemilu. Dana yang dinilai mahal itu akhirnya menimbulkan pragmatisme politik.

"Itu nanti bisa jadi lebih baik saya ke sawah daripada ke TPS (tempat pemungutan suara). Tapi kalau ada parpol yang bisa kasih (uang) transpor, dia bisa ke TPS, memberikan suaranya. Saya sendiri kehilangan akal menghadapi pragmatisme ini," ujarnya.

Hal senada dikatakan pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN), Burhanudin Muhtadi. Partai Islam dinilai tak dapat mempertahankan suaranya.

"Partai islam kekurangan logistik, bukan di tingkat massa. Kemudian di tingkat pencitraan, terutama iklan, kurang sekali," katanya.

Partai Islam juga dinilai krisis tokoh sehingga tak lagi dilirik. Dalam sejumlah survei, elektabilitas partai Islam juga rendah.

Selain itu, menurut Burhan, pemilik modal juga jarang yang memilih menyumbang dana untuk partai berbasis Islam.

"Banyak yang punya akses dan kedekatan dengan pemegang media dan modal, rata-rata lebih nyaman beri bantuan ke partai naisonalis ketimbang partai Islam," lanjut Burhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com