Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boni Minta KPU Coret Ruhut dari Daftar Caleg

Kompas.com - 06/12/2013, 21:41 WIB
Zico Nurrashid Priharseno

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selain melaporkan politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, ke polisi atas dugaan perbuatan rasialis, pengamat politik, Boni Hargens, juga berencana meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencoret nama Ruhut dari daftar calon anggota legislatif. Ia juga meminta Partai Demokrat bertanggung jawab atas perbuatan salah satu kadernya tersebut.

"Hari Senin saya akan laporkan ke BK (Badan Kehormatan DPR) dan KPU juga untuk mencoret (Ruhut) sebagai caleg," kata Boni, Jumat (6/12/2013) di Mapolda Metro Jaya. Boni juga menginginkan agar Demokrat menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Saat ini penyidik Polda Metro Jaya masih melengkapi berkas laporan tersebut. Polisi juga meminta rekaman acara yang memperlihatkan dugaan tindak rasial yang dilakukan Ruhut dalam sebuah acara televisi.

Boni datang ke Mapolda Metro Jaya pada sekitar pukul 14.25 dan keluar sekitar pukul 16.10. Ia datang bersama pengacara dan beberapa kerabatnya. Dengan mengenakan jas hitam dan celana coklat, Boni langsung berjalan keluar menuju mobilnya.

Menurut Boni, ucapan Ruhut pada acara televisi itu merupakan bentuk penghinaan kepada dirinya. Acara itu ditayangkan secara live pada Kamis (5/12/2013) sekitr pukul 17.30-18.00. Ketika itu keduanya menjadi narasumber kasus dugaan korupsi Hambalang. Boni berbicara di dalam studio, sementara Ruhut diwawancara melalui telepon.

"Aku mau tanya, lumpur Lapindo itu warnanya apa? Hitam kan? Ya, udah, itu Boni Hargens itu kulitnya hitam," kata Boni menirukan ucapan Ruhut dalam acara tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com