Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Minta KPK Buktikan Kejahatan Keluarga di Banten

Kompas.com - 04/12/2013, 15:55 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad diminta membuktikan ucapannya soal kejahatan keluarga yang terjadi di Provinsi Banten. Pasalnya, hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka terkait kasus suap sengketa Pilkada Banten, yakni Tubagus Chaeri Wardana (Wawan), yang merupakan adik dari Gubernur Banten, Ratut Atut Chosiyah.

"Terkait pernyataan Ketua KPK, saya kira kami sangat menghormati proses hukum yang sedang dijalani Ibu Atut dan keluarganya. Silakan saja Pak Abraham membuktikan pernyataannya dengan bukti-bukti hukum membenarkan pernyataan beliau," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tubagus Ace Hasan Syadzily di Kompleks Parlemen, Rabu (4/12/2013).

Ace menuturkan, dia percaya dengan kredibilitas KPK bisa mengungkap kasus korupsi di Banten tanpa ada intervensi politik apa pun. Ace menegaskan, Partai Golkar sama sekali tak terpengaruh dengan kasus hukum di Banten yang mulai mengaitkan ke dinasti Atut.

"Partai Golkar terus melakukan konsolidasi dan bekerja tanpa terganggu dengan kasus yang mendera ibu Atut, adiknya, maupun Ibu Airin. Terakhir kami telah meresmikan Badan Koordinasi Pemenangan Pemilu Partai Golkar Provinsi Banten serta Kabupaten/Kota se-Banten," kata anggota Komisi VIII DPR ini.

Kejahatan di Banten

TRIBUNNEWS/HERUDIN Abraham Samad.

Sebelumnya, Ketua KPK Abraham Samad menduga, ada banyak kasus dugaan korupsi yang terjadi di Provinsi Banten. Menurut Abraham, aktor dalam kasus-kasus itu berkaitan satu sama lain. Dia bahkan menyebut telah terjadi kejahatan keluarga di Banten.

"Di Banten itu kejahatan keluarga," kata Abraham di Jakarta, Rabu (4/12/2013).

Abraham mengungkapkan, KPK kini melakukan pendalaman dari kasus-kasus terkait Banten yang sedang disidik. Sejauh ini, KPK menyidik dua kasus dugaan korupsi di lingkungan Pemrov Banten, yakni kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) di Tangerang Selatan, Banten, dan kasus dugaan suap pemilihan kepala daerah (pilkada) di Lebak, Banten.

"Kita masih melakukan pendalaman karena kita ingin membongkar kasus Banten secara utuh. Kasus di Banten itu banyak, bukan cuma di Tangsel, tapi juga di Provinsi Banten," tutur Abraham.

Selain menyidik dua kasus tersebut, KPK melakukan penyelidikan terkait pengadaan alkes di Provinsi Banten. Abraham juga mengatakan bahwa banyak pengaduan masyarakat terkait Banten yang masuk ke KPK.

"Kita ingin memeriksa satu per satu dan menyinergikan karena antara satu dengan lainnya punya keterkaitan," tambahnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com