Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Periksa Ibas dan Dipo Alam asalkan...

Kompas.com - 04/12/2013, 13:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru akan memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam jika minimal ada dua pihak yang menyebutkan keterkaitan mereka dalam kasus dugaan suap di SKK Migas. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, sejauh ini keterangan yang menyebut nama Ibas dan Dipo masih berdiri sendiri.

"Kalau keterangan didukung keterangan lain, maka yang dilakukan KPK, akan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Abraham di Jakarta, Rabu (4/12//2013).

Namun, karena keterangan yang menyebut nama Ibas dan Dipo itu masih berdiri sendiri, lanjutnya, KPK terus melakukan validasi atau mengecek kebenaran informasi itu.

"Kalau dari penyebutan nama itu sifatnya berdiri sendiri, datang dari seseorang, maka kita akan cari keterangan-keterangan lain agar tidak berdiri sendiri," kata Abraham.

Nama Ibas dan Dipo muncul dalam sidang kasus dugaan suap SKK Migas dengan terdakwa Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya yang berlangsung di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi Deviardi menyebutkan kalau Widodo Ratanachaitong mengaku punya jaringan ke Istana, termasuk Ibas dan Dipo, serta ke DPR. Widodo dikenal Deviardi sebagai petinggi PT Kernel di Singapura.

Dalam persidangan, Deviardi pun membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibacakan majelis hakim tersebut. Menurut Deviardi, hal itu diceritakan Widodo ketika mereka bertemu di Singapura.

Setelah pertemuan itu, Deviardi lantas menelepon Rudi Rubiandini yang menjabat kepala SKK Migas saat itu, kemudian dia menyampaikan informasi dari Widodo tersebut. Dia juga membenarkan bahwa Widodo menceritakan perusahaannya sering "bermain" di SKK Migas dan BP Migas sejak lembaga itu dijabat Kardaya dan Priyono seperti terungkap dalam BAP.

Sejauh ini, KPK belum memeriksa Widodo sebagai saksi bagi Simon maupun saksi Rudi dan Deviardi. Widodo diketahui sebagai warga negara Singapura sehingga pemeriksaannya memerlukan mekanisme khusus. Kemungkinan, menurut Abraham, KPK akan memeriksa Widodo di Singapura untuk tersangka Rudi dan Deviardi yang berkas perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com