Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Akan Periksa Ibas dan Dipo Alam asalkan...

Kompas.com - 04/12/2013, 13:37 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru akan memeriksa Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) dan Sekretaris Kabinet Dipo Alam jika minimal ada dua pihak yang menyebutkan keterkaitan mereka dalam kasus dugaan suap di SKK Migas. Menurut Ketua KPK Abraham Samad, sejauh ini keterangan yang menyebut nama Ibas dan Dipo masih berdiri sendiri.

"Kalau keterangan didukung keterangan lain, maka yang dilakukan KPK, akan dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," kata Abraham di Jakarta, Rabu (4/12//2013).

Namun, karena keterangan yang menyebut nama Ibas dan Dipo itu masih berdiri sendiri, lanjutnya, KPK terus melakukan validasi atau mengecek kebenaran informasi itu.

"Kalau dari penyebutan nama itu sifatnya berdiri sendiri, datang dari seseorang, maka kita akan cari keterangan-keterangan lain agar tidak berdiri sendiri," kata Abraham.

Nama Ibas dan Dipo muncul dalam sidang kasus dugaan suap SKK Migas dengan terdakwa Komisaris PT Kernel Oil Private Limited Simon G Tanjaya yang berlangsung di Pengadilan Tipikor beberapa waktu lalu. Berita acara pemeriksaan (BAP) saksi Deviardi menyebutkan kalau Widodo Ratanachaitong mengaku punya jaringan ke Istana, termasuk Ibas dan Dipo, serta ke DPR. Widodo dikenal Deviardi sebagai petinggi PT Kernel di Singapura.

Dalam persidangan, Deviardi pun membenarkan keterangannya dalam BAP yang dibacakan majelis hakim tersebut. Menurut Deviardi, hal itu diceritakan Widodo ketika mereka bertemu di Singapura.

Setelah pertemuan itu, Deviardi lantas menelepon Rudi Rubiandini yang menjabat kepala SKK Migas saat itu, kemudian dia menyampaikan informasi dari Widodo tersebut. Dia juga membenarkan bahwa Widodo menceritakan perusahaannya sering "bermain" di SKK Migas dan BP Migas sejak lembaga itu dijabat Kardaya dan Priyono seperti terungkap dalam BAP.

Sejauh ini, KPK belum memeriksa Widodo sebagai saksi bagi Simon maupun saksi Rudi dan Deviardi. Widodo diketahui sebagai warga negara Singapura sehingga pemeriksaannya memerlukan mekanisme khusus. Kemungkinan, menurut Abraham, KPK akan memeriksa Widodo di Singapura untuk tersangka Rudi dan Deviardi yang berkas perkaranya belum dilimpahkan ke pengadilan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com