Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rhoma Lirik Jokowi, PDI-P Ingatkan Serangan SARA Pilkada Jakarta

Kompas.com - 03/12/2013, 18:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menanggapi dingin keinginan pedangdut Rhoma Irama untuk berduet dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dalam Pemilihan Presiden 2014 mendatang. Partai ini pun mengingatkan aksi Rhoma yang sempat menyerang Jokowi dengan isu SARA dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta.

"Yang kami pahami, pemimpin itu kan betul-betul yang harus pahami prinsip kebangsaan, sistem kesejahteraan, keadilan, dan ketuhanan di masa lalu. Sementara ini, kami ingat pada pilgub masa lalu ada pernyataan Rhoma Irama kepada Jokowi," ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto saat dihubungi Selasa (3/12/2013).

Pada Pilkada DKI Jakarta 2012, Jokowi dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Ketika itu, pasangan ini mendapat serangan politik dari Rhoma Irama dengan membawa isu SARA dan meminta warga Ibu Kota tak memilih Jokowi-Ahok. Rhoma pun sampai diadukan ke panitia pengawas pemilu, tetapi diputus tak bersalah. Tetapi, sebelum diputuskan, Rhoma menggelar jumpa pers dan membantah melakukan kampanye SARA sambil menangis.

Dengan kenangan masa lalu itu, Hasto pun menyangsikan kapasitas Rhoma sebagai pemimpin. "Ini fenomena mendadak presiden. Presiden bukan dilihat dari kepemimpinan, tapi dari hasil simulasi dari calon-calon yang dipersepsikan memiliki elektabilitas yang tinggi. Ini mereduksi pemahaman kita tentang pemimpin bangsa," ujarnya.

Hasto mengatakan, partainya tidak akan mempertimbangkan menduetkan Jokowi dengan Rhoma. Menurutnya, pertimbangan koalisi lebih dititikberatkan pada platform partai politik, bukan atas individu. Hasto menduga Rhoma tengah berstrategi dengan menggunakan nama Jokowi.

"Dengan gaya Rhoma ini, seolah ukuran pemimpin nasional adalah elektabilitas sehingga dia berusaha merangkul mereka yang punya efek elektoral, sah-sah saja," ucap Hasto.

Seperti diberitakan, Rhoma Irama yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilihan Presiden 2014 mengklaim ideal jika berpasangan dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai capres dan cawapres.

Menurut Rhoma, ia dan Jokowi sama-sama merakyat. "Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Rhoma pasangan sama Jokowi sangat mungkin. Ini bisa jadi pasangan ideal. Saya rasa seperti itu," ujar Rhoma.

Kesamaan dirinya dan Jokowi, kata Rhoma, karena latar belakang dirinya sebagai penyanyi dangdut yang dianggap milik rakyat. "Saya lihat Beliau (Jokowi) orang yang merakyat. Lalu, dangdut itu juga kan segmennya rakyat dan punya rakyat," ujar Rhoma.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com