Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 02/12/2013, 16:20 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Pedangdut Rhoma Irama menggulirkan usul pembubaran Mahkamah Konstitusi. Usul tersebut disampaikan Rhoma di depan mantan Ketua MK Mahfud MD dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat menjadi pembicara dalam seminar politik yang digelar oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di MPR, Senin (2/12/2013). Rhoma menjelaskan, usul tersebut ia lontarkan untuk merampingkan sistem pemerintahan yang dianggapnya terlalu gemuk.

Khusus untuk Mahkamah Konstitusi (MK), ia menganggap lembaga tersebut tumpang tindih dengan Mahkamah Agung (MA) yang memiliki fungsi serupa.

"Maka saya usul kita ambil terobosan menghapus MK karena tumpang tindih dengan MA," kata Rhoma.

Ia mencontohkan, kesamaan MK dan MA dapat dilihat dari kewenangannya mengadili suatu sengketa. Menurut Rhoma, bedanya hanya sedikit, kewenangan MA ada di tingkat kasasi, sedangkan MK di tingkat pertama dan terakhir.

"Secara fungsional sama. Oleh karena itu, ada kemubaziran di dalam dua lembaga ini, maka MK dilebur saja ke dalam MA," ujarnya.

Selain alasan tersebut, Rhoma juga yakin pembubaran MK akan mengembalikan kepercayaan publik pada lembaga hukum di Indonesia. Pasalnya, Rhoma melihat ada kekecewaan besar yang mendorong hancurnya kepercayaan kepada MK setelah Akil Mochtar dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi karena terlibat suap dalam sengketa pilkada yang ditanganinya.

Mendengar apa yang dilontarkan oleh Rhoma, Mahfud yang pernah memimpin MK hanya tersenyum dingin. Saat mendapat kesempatan bicara, ia langsung menyampaikan bahwa konstitusi adalah produk kesepakatan bangsa yang membuatnya, sesuai dengan keadaan ideologis, sosial, dan politik pada saat itu.

"Maka, tidak ada konstitusi yang murni di dunia ini," ucap Mahfud.

Dalam seminar ini, Mahfud dan Rhoma hadir untuk menyampaikan gagasannya mengenai lembaga kepresidenan yang efektif dan efisien untuk kepentingan rakyat. Selain kedua tokoh itu, hadir juga Jusuf Kalla dalam seminar yang sama. Ketiganya merupakan tokoh yang digadang-gadang bakal dijadikan calon presiden Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk diusung pada 2014.

Rhoma mengklaim telah resmi menjadi calon presiden PKB, sementara Mahfud menolak mengikuti konvensi Partai Demokrat karena hanya ingin maju dari PKB. Adapun  Jusuf Kalla adalah figur yang mendapat dukungan dari pengurus DPW PKB di beberapa daerah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Sebelum Wafat, Jampidum Kejagung Sempat Dirawat di RSCM 2 Bulan

Nasional
Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Jampidum Kejagung Fadil Zumhana Meninggal Dunia

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, PKS: Kontrol Terhadap Pemerintah Wajib

Nasional
Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Istri di Minahasa Dibunuh karena Mengigau, Komnas Perempuan Sebut Fenomena Femisida

Nasional
Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Kabaharkam Siapkan Strategi Pengamanan Khusus di Akses Masuk Pelabuhan Jelang WWF ke-10 di Bali

Nasional
Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Ketua KPU Sebut Caleg Terpilih Tak Harus Mundur jika Maju Pilkada, Pakar: Jangan-jangan Pesanan...

Nasional
Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Sebut Caleg Terpilih Tak Wajib Mundur jika Maju Pilkada, Ketua KPU Dinilai Ingkari Aturan Sendiri

Nasional
Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Minta La Nyalla Kembali Pimpin DPD RI, Fahira Idris: Penguatan DPD RI Idealnya Dipimpin Sosok Pendobrak

Nasional
Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Sejumlah Bantuan Jokowi ke Prabowo Siapkan Pemerintahan ke Depan...

Nasional
Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Amankan World Water Forum 2024 di Bali, Korlantas Kirim 1.532 Polantas Gabungan

Nasional
Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Sudirman Said Angkat Bicara soal Isu Mau Maju Cagub Independen di Pilgub Jakarta

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Yusril Sebut Prabowo Bisa Keluarkan Perppu Usai Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com