Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Jawaban PM Australia Sesuai Harapan

Kompas.com - 26/11/2013, 14:44 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Surat balasan dari Perdana Menteri Australia Tonny Abbott kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai sesuai dengan harapan Pemerintah Indonesia. Langkah selanjutnya, pemerintah membahas jawaban tersebut untuk menentukan langkah ke depan menyikapi masalah penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat Indonesia oleh intelijen Australia.

"Saya tentu tidak dalam kapasitas bisa memberikan informasi mengenai isi surat dari PM Abbott. Namun, jawaban dari PM Abbott tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya berhenti di sana," kata Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/11/2013).

Pekan lalu, Presiden SBY menerima balasan surat dari Abbott yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa. SBY meminta penjelasan dan sikap resmi Australia perihal penyadapan.

Ketika ditanya apakah ada permintaan maaf dari Pemerintah Australia dalam surat, Julian tak mau menjawab. Apakah Presiden akan mengungkapkan isi surat? "Kita lihat nanti. Saya kira akan dibahas secara khusus karena sebagaimana dimaklumi, beberapa hari ini kami sibuk mengerjakan pekerjaan dalam negeri kita," jawab Julian.

Seperti diberitakan, Indonesia telah menghentikan sementara beberapa kerja sama dengan Australia dalam menyikapi penyadapan. Di antaranya, kerja sama pertukaran informasi dan data intelijen. Penghentian sementara tersebut sampai ada penjelasan dari Australia.

Tonny Abbott tak mau menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kasus itu. Hanya, Abbott menyatakan penyesalan "mendalam dan tulus" atas ketidaknyamanan karena pemberitaan mengenai skandal mata-mata Australia terhadap Presiden SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com