Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Boediono Jadi Teladan jika Bersedia Diperiksa di Gedung KPK

Kompas.com - 23/11/2013, 15:26 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Golkar, Muhammad Misbakhun, mengaku kecewa jika pemeriksaan Boediono oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) benar-benar dilakukan di kantor Wakil Presiden. Menurut Misbakhun, Boediono akan mendulang banyak pujian jika bersedia diperiksa di kantor KPK.

Misbakhun menuturkan, Kantor Wakil Presiden tidak memiliki kaitan dengan pemeriksaan Boediono. Pasalnya, Boediono diperiksa KPK terkait skandal Bank Century karena kapasitasnya, yang pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia.

"Akan menuai pujian yang tinggi apabila Pak Boediono bersedia secara sukarela untuk diperiksa di kantor KPK sebagaimana yang lain yang selama ini diperiksa KPK," kata Misbakhun, dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (23/11/2013).

Misbakhun, yang merupakan salah satu inisiator pengguliran hak angket Century oleh DPR ini menambahkan, selain akan mendulang banyak pujian, sikap Boediono yang bersedia diperiksa di kantor KPK juga akan menjadi contoh bagi masyarakat.

Soalnya, jabatan wakil presiden merupakan jabatan tertinggi yang pernah atau akan diperiksa oleh KPK. "(Kalau bersedia diperiksa di KPK) ini akan menjadi teladan dari Pak Boediono karena posisinya saat ini di Indonesia," kata dia.

Dari informasi yang berkembang, penyidik KPK berencana memeriksa Boediono pada hari ini di Kantor Wapres. Namun, sampai saat ini, belum ada informasi apa pun yang diperoleh terkait pemeriksaan tersebut.

Juru Bicara Wapres Yopie Hidayat hanya menyampaikan bahwa Boediono akan menggelar jumpa pers pada pukul 19.00 di kantornya.

Jika Boediono hari ini diperiksa KPK, maka ini kali kedua dia diperiksa setelah akhir April 2010 juga diperiksa oleh penyidik KPK.

Kemarin, Juru Bicara KPK Johan Budi SP mengatakan bahwa ada keterangan yang perlu dikonfirmasi oleh penyidik kepada Boediono. Hal tersebut dalam konteks yang bersangkutan merupakan Gubernur BI saat keputusan pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Walau begitu, Johan belum dapat memastikan kapan penyidik KPK akan memeriksa Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com