Boediono Akan Senang Hati Jelaskan FPJP

”BI dan KSSK (Komite Stabilitas Sektor Keuangan) yang bertanggung jawab (dalam FPJP—fasilitas pendanaan jangka pendek) itu betul sekali karena itu memang tugas dan wewenang BI dan KSSK. Wapres sangat bersedia dan senang hati menjelaskan hal ini,” kata Yopie Hidayat, juru bicara Wapres, Jumat (22/11).

Selama ini, kata Yopie, Wapres juga sudah memberikan penjelasan kepada banyak pihak, termasuk kepada KPK dan DPR.

Kebijakan penyelamatan Bank Century, menurut Yopie, merupakan keputusan yang diambil dalam situasi ekonomi saat itu cukup gawat. Kondisi saat itu, perbankan mengalami krisis likuiditas dan ada segmentasi di pasar uang. Segmentasi yang dimaksud adalah kecenderungan bank yang hanya bersedia memberikan pinjaman kepada bank yang sehat dan baik. Sementara bank yang kondisinya buruk sulit mendapatkan pinjaman dan hampir dipastikan bakal gelagapan menghadapi situasi ekonomi saat itu.

Kondisi perekonomian yang krisis waktu itu dilaporkan oleh Menteri Keuangan yang juga Ketua KSSK (saat itu dijabat Sri Mulyani Indrawati) serta Gubernur BI pada rapat di Kantor Wapres pada 20 November 2008. Rapat dipimpin Wakil Presiden yang saat itu dijabat Jusuf Kalla.

Menurut Yopie, Boediono selaku Gubernur BI waktu itu tidak melaporkan persoalan Bank Century dalam rapat tersebut karena memang mekanisme pelaporan BI hanya kepada Menkeu selaku Ketua KSSK. Kalaupun keputusan itu harus dilaporkan kepada Presiden atau Wapres, Menkeu yang seharusnya melaporkan.

”Keputusan mengenai Bank Century ini harus keputusan yang independen dan BI tidak boleh melapor kepada pihak lain selain ke Menkeu selaku Ketua KSSK. Protokolnya seperti itu,” kata Yopie.

Boediono saat berada di London, Selasa (29/10) malam, menjelaskan cukup panjang terkait dengan keputusan penyelamatan Bank Century. Penjelasan itu disampaikan saat seorang warga Indonesia menanyakan hal itu dalam dialog yang dipandu Duta Besar Indonesia untuk Inggris Hamzah Thayeb.

Wapres juga menegaskan tidak ada yang dia korupsi dari kebijakan penyelamatan Bank Century.

”Ini masalah keyakinan, bukan masalah mengambil uang. Tidak ada satu rupiah atau satu sen pun yang diambil Boediono atau Sri Mulyani. Ini masalah keyakinan, di mana kebijakan waktu itu adalah yang paling tepat,” katanya.

Wapres mengisahkan bagaimana Bank Century yang saat itu bermasalah dan mengalami kesulitan likuiditas. Negara mengambil kebijakan untuk tidak menutup Bank Century, tetapi menyelamatkan dan mengambil alih. Kebijakan tersebut diputuskan pemerintah, yang dalam hal ini Menkeu bersama Gubernur BI.

Pemerintah tidak menutup bank pada situasi itu, di mana terjadi krisis besar bulan Oktober-Desember 2008, yang dikenal dengan krisis finansial global. Situasi saat itu, uang dan modal banyak yang kembali ke Amerika Serikat dan negara-negara asalnya. Krisis skala besar ini dipicu oleh penutupan Bank Lehman Brothers, sebuah bank dengan jaringan dunia.

Situasi seperti itu, menurut Boediono, seperti disampaikan Yopie, sangat berat dihadapi bank di Tanah Air yang sehat sekalipun. Apalagi bagi bank yang tidak sehat.

Saat itu negara di sekitar Indonesia, seperti Singapura, Malaysia, dan Australia, menerapkan blanket garanty, kebijakan menggaransi deposito yang ada di bank. Semuanya digaransi sehingga jika ada bank yang jatuh, dana nasabah itu akan dibayar negara. Indonesia saat itu juga membahas blanket garanty, tetapi tidak disetujui sehingga kebijakan itu tidak diterapkan.

Gubernur BI dan Menkeu saat itu memilih mengambil alih Bank Century agar persoalan tidak merembet kepada bank-bank lain.