Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tiga Kali Klakson untuk Australia

Kompas.com - 19/11/2013, 18:30 WIB
Didit Putra Erlangga Rahardjo

Penulis


KOMPAS.com — Berita penyadapan yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia sebetulnya marak terdengar sejak awal bulan November lalu. Semua bermula dari dokumen rahasia yang diungkapkan Edward Snowden, pria yang paling dicari Pemerintah Amerika Serikat karena membocorkan dokumen intelijen mereka kepada pers.

Namun, publik kembali terperangah dan marah sewaktu mendapati sebuah dokumen yang disebut berasal dari Pemerintah Australia dibuka oleh media luar negeri. Dokumen yang berasal dari tahun 2009 itu memetakan teknologi komunikasi 3G yang digunakan di Indonesia dan diduga termasuk menyadap pembicaraan beberapa pejabat negara, yaitu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Ny Ani Yudhoyono, dan beberapa menteri. Informasi yang dipampang cukup detail, meliputi merek ponsel yang mereka pakai, yaitu Nokia dan BlackBerry.

Buntut pemberitaan tersebut memang serius. Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema dipanggil pulang untuk konsultasi. Langkah tersebut bermakna serius dalam hubungan bilateral dua negara tetangga ini.

Presiden Yudhoyono juga melontarkan kicauan melalui akun Twitter-nya, @SBYudhoyono. Dalam kicauannya itu, SBY meminta jawaban dari Pemerintah Australia dan bertekad untuk mengulas kembali beberapa kerja sama bilateral yang sudah dibuat.

Rangkaian tweet pertama dilakukan lepas tengah malam menggunakan bahasa Indonesia dan rangkaian berikutnya menggunakan bahasa Inggris pada pukul 09.00. Secara spesifik, SBY menyayangkan sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott yang tidak menganggap penyadapan itu sebagai hal serius dalam hubungan bilateral, tetapi sebagai pengumpulan informasi semata.

Tindakan AS & Australia sangat mencederai kemitraan strategis dgn Indonesia, sesama negara demokrasi,” ujar SBY melalui akun Twitter-nya.

Reaksi lain juga bermunculan di linimasa media sosial, meminta Pemerintah Indonesia tegas terhadap penyadapan ini. Akun @rianarizka77, misalnya, berkicau, ”Kecewa dengan penyadapan yang dilakukan intelijen Australia dan Amerika Serikat (AS) terhadap presiden dan para pejabat lainnya.” Pengamat politik Andrinof Chaniago melalui akun @andrinof_a_ch meminta pemerintah melancarkan protes keras agar tidak dilecehkan negara lain.

Reaksi lain juga muncul di masyarakat, yakni dengan gerakan membunyikan klakson mobil tiga kali setiap melintasi gedung Kedutaan Besar Australia.

Selain beredar melalui layanan percakapan BlackBerry Messenger (BBM), imbauan ini juga terus didengungkan melalui tagar #Klakson3x dan sudah menjangkau 1 juta pengguna Twitter. Setiap orang yang sudah membunyikan klakson hingga tiga kali diminta melapor menggunakan tagar tersebut meski tidak bisa dipastikan kebenarannya.

Setidaknya hal ini bisa menjadi isyarat jelas bagi Australia bahwa warga Indonesia marah dengan tindakan tetangga dekatnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com