Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kini MK Lebih Waspada

Kompas.com - 19/11/2013, 12:23 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Suasana berbeda di Gedung Mahkamah Konstitusi sangat terasa pasca-kericuhan yang terjadi di gedung berpilar sembilan itu. Mulai Senin (18/11/2013), pengamanan diperketat.

Saat akan memasuki gedung, setiap kendaraan dipindai terlebih dahulu oleh petugas keamanan yang berjaga di luar Gedung MK. Jika tak ada masalah, kendaraan bisa melenggang bebas menuju ke tempat parkir yang ada di basement.

Namun, setibanya di basement, pengunjung tidak bisa langsung masuk menaiki lift yang ada di sana. Pengunjung harus masuk melalui lobi depan ataupun belakang. Selain kedua jalan tersebut, akses pintu masuk keluar Gedung MK lainnya, seperti lift basement dan pintu di tangga darurat telah ditutup.

Pembatasan akses masuk tersebut ternyata bertujuan agar semua pengunjung yang masuk dapat dideteksi oleh metal detector untuk menghindarkan mereka membawa hal-hal yang tidak diinginkan. Semua pengunjung pun harus melewati pemeriksaan metal detector tersebut.

"(Pemeriksaan) termasuk untuk pengacara dan pasangan calon juga, semuanya diperiksa," ujar salah satu petugas keamanan yang tak mau disebutkan namanya.

Seusai menjalani pemeriksaan dengan metal detector, pengunjung juga harus menulis identitas mereka di buku tamu resepsionis. Kemudian pengunjung diberikan kartu akses khusus yang ditukarkan sementara dengan kartu identitas mereka. Awak media yang akan meliput pun harus menukarkan kartu pers milik mereka dengan kartu pers khusus Gedung MK.

Pemandangan berbeda juga tetap terlihat saat menaiki lantai dua yang merupakan ruang sidang pleno. Kursi-kursi bagi pengunjung yang ingin memantau sidang dari layar televisi, yang semula disediakan di luar ruang pleno, kini tak terlihat lagi.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MK Janedjri M Gaffar mengatakan, jika ruang sidang penuh, maka pengunjung bisa menonton sidang dari layar yang berada di lantai 1 Gedung MK. Hal tersebut, menurut Janedjri, untuk mengantisipasi pengunjung yang tiba-tiba memaksa memasuki ruang sidang.

Dari sisi pengamanan yang dilakukan oleh anggota polisi juga terlihat perbedaan cukup signifikan. Pengamanan saat ini dilakukan di tiga tempat, yakni di dalam ruang sidang, di luar ruang sidang, dan di depan Gedung MK. Jumlah anggota polisi yang berjaga juga jauh lebih banyak dari biasanya.

Seperti diberitakan, sidang putusan pemilihan kepala daerah (pilkada) ulang Provinsi Maluku di MK berlangsung ricuh, Kamis (14/11/2013). Massa yang diduga berasal dari kubu pasangan Herman Adrian Koedoeboen dan Daud Sangadji mengamuk dan mengubrak-abrik ruang sidang pleno MK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com