Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siapkan Kriteria Calon Ketua MPR dan DPR

Kompas.com - 15/11/2013, 20:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kendati hasil pemilu diketahui, Partai Golkar sudah ambil kuda-kuda untuk menempatkan para kadernya sebagai pimpinan lembaga negara. Partai ini menyiapkan sebuah petunjuk pelaksanaan dalam memilih kader untuk posisi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Pemusyawaratan Rakyat.

"Kalau menang kita harus siap segala sesuatunya termasuk di parlemen. Kami akan buat juklak untuk pemilihan Ketua MPR dan DPR," ujar Ketua DPP Partai Golkar Nurdin Halid saat dijumpai di kantor DPP Partai Golkar, Jumat (15/11/2013).

Menurut Nurdin, penetapan kriteria untuk Ketua DPR dan MPR ini penting dilakukan agar tidak terjadi aksi saling "sikut" di antara para kader Golkar yang terpilih di parlemen. Rancangan kriteria untuk kedua posisi itu, lanjutnya, kini sudah disiapkan tim Steering Committee untuk dibahas dan disetujui dalam forum rapat pimpinan nasional kelima Partai Golkar.

"Kriterianya sudah disusun seperti pemilik suara terbanyak, pernah menjadi anggota DPR/DPRD, minimal pendidikan S1, dan track record di partai selama ini," ucap Nurdin yang menjadi Ketua Steering Committee Rapimnas V Partai Golkar.

Selain agenda pembuatan juklak kriteria pimpinan MPR/DPR, Nurdin memaparkan pada rapimnas yang akan digelar pada tanggal 22-23 November, Golkar akan menetapkan target perolehan suara. Selain itu, juga akan dibahas tentang kode etik antar caleg dan evaluasi kinerja partai. Hal lain yang akan turut dibahas adalah terkait visi pembangunan "Indonesia Sejahtera 2045".

"Tak menutup kemungkinan juga pembahasan terkait kriteria dan cawapres Pak Ical kalau ada usulan dari daerah," tutur Nurdin.

Partai Golkar akan mengadakan Rapimnas V pada tanggal 22-23 November di Hotel JS Luwansa. Rapimnas kali ini adalah yang terakhir kalinya dilakukan sebelum perhelatan Pemilu 2014. Rapimnas akan diikuti oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah tingkat provinsi Partai Golkar di seluruh Indonesia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com