Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sulitnya Bedakan Ruhut sebagai Pelawak atau Wakil Rakyat...

Kompas.com - 15/11/2013, 18:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Sekretaris Jenderal Perhimpunan Pergerakan Indonesia  Iwan Nur Iswan mengkritik gaya komunikasi politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul. Menurut Iwan, Ruhut lebih sering tampil sebagai pelawak meski dalam forum-forum resmi yang mengharuskannya tampil sebagai wakil rakyat.

"Wajar kalau Ruhut ditolak sebagai Ketua Komisi III," kata Iwan dalam sebuah diskusi politik di kantor Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (15/
11/2013).

Iwan menegaskan, sebagai anggota Komisi III DPR,  Ruhut seharusnya sadar akan posisinya yang mewakili rakyat. Ia juga harus pandai menempatkan diri saat hadir di depan publik.

Iwan pun mencontohkan bagaimana seorang pelawak di Amerika Serikat, Al Franken, yang menjadi senator di negara bagian Minnesota. Franken dinilai pandai menempatkan dirinya. Al Franken, kata Iwan, tidak terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang sifatnya remeh-temeh.
Meski suka menghibur, tetapi hal itu dilakukannya hanya sesekali.

Hal tersebut dianggap Iwan berbanding jauh dengan Ruhut yang lebih sering melawak pada saat dirinya sedang bertindak sebagai wakil rakyat. "Seharusnya menyadari posisi dan punya kualitas dalam mengeluarkan statement. Sulit membedakan apakah Ruhut sedang melawak atau serius," ujarnya.

Seperti diketahui, Ruhut Sitompul begitu populer dengan pembawaan dan gaya bicaranya yang keras dan ceplas-ceplos. Untuk hal-hal tertentu, bahkan ia berani mengeluarkan serangan terbuka untuk pihak yang kontra pada Ketua Umum sekaligus Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Kini, Ruhut duduk sebagai anggota Komisi III DPR.

Sebelum Pieter C Zulkifli ditetapkan sebagai ketua komisi tersebut, Ruhut telah lebih dulu sesumbar bahwa dirinya yang akan menggantikan Gede Pasek Suardika sebagai Ketua Komisi III DPR. Akan tetapi, keputusan Partai Demokrat menunjuk Ruhut sebagai Ketua Komisi III mendapat penolakan keras.

Akhirnya Ruhut mengundurkan diri, dan Pieter didapuk sebagai ketua komisi yang membidangi masalah hukum itu. Perilaku Ruhut ini juga mendapat kritik pedas dari internal Partai Demokrat.

Sekretaris Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat TB Silalahi mengaku prihatin dengan sikap yang kerap ditunjukkan oleh Ruhut Sitompul. Menurut TB Silalahi, sebagai politisi senior Partai Demokrat, Ruhut gagal memberikan contoh yang baik kepada kader internal dan masyarakat.

TB Silalahi menyarankan  Ruhut agar lebih mampu menguasai emosinya dan introspeksi diri. Ia khawatir lama-kelamaan sikap-sikap dari Ruhut ini akan semakin mengganggu citra Partai Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com