Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 08/11/2013, 21:58 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pencetakan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) ternyata tidak dapat dilakukan tepat waktu sesuai target awal. Kementerian Dalam Negeri harus memperpanjang masa kontraknya dengan konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) untuk mencetak e-KTP.

"Iya (masa kontrak habis). Sudah diperpanjang sampai Desember," kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2013).

Gamawan mengatakan, kontrak dengan konsorsium seyogianya berakhir pada Oktober lalu. Hingga saat ini, katanya, jumlah e-KTP yang tercetak baru mencapai 146 juta lembar. Padahal, jumlah data penduduk yang terekam diklaim telah mencapai 176 juta.

"Pencetakan sudah di 146 juta lembar. Saya sudah minta agar terus dimaksimalkan," katanya.

Gamawan menambahkan, pihaknya menargetkan pencetakan e-KTP hingga 175 juta lembar pada akhir tahun ini. Menurutnya, pencetakan adalah perkara yang mudah. Hanya, pihaknya terbentur persoalan data penduduk dari daerah.

Ia mengatakan, pihaknya sulit mengirimkan data dari daerah ke bank data Kemendagri untuk memastikan ketunggalannya. "Mencetak mudah, sebulan jadi. Cuma membawa yang offline ini bagaimana, masukkan satu per satu. Itu yang saya khawatirkan, keburu (tercapai) atau tidak," kata Gamawan.

Pencetakan e-KTP, kata Gamawan, hanya dilakukan bila data yang terekam sudah dipastikan tunggal. Data penduduk yang sudah dipastikan tunggal baru mencapai 146 juta. Data tersebut sudah teridentifikasi dan masuk pusat data Kemendagri.

Seperti diberitakan, pada Desember 2012 lalu, Kemendagri mengklaim telah mencapai target proyek e-KTP dengan merekam 175 juta data penduduk. Kemendagri meyakini dapat menyelesaikan proyek ini tepat waktu dan ikut menyukseskan Pemilu 2014 mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com