Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Enggak Perlu Takut Kritik Jokowi

Kompas.com - 07/11/2013, 16:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Melanie Leimena Suharli, menyatakan, kritik yang dilontarkan elite partainya kepada Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berdasarkan fakta-fakta di lapangan. Oleh karena itu, Melanie pun mengaku tak perlu ada yang ditakuti dari mengkritik Jokowi meski nantinya akan menjadi bulan-bulanan publik.

“Kalau memang tidak bagus, dikritisi memang perlu. Enggak perlu merasa takut, toh yang kita nyatakan adalah hal yang benar,” ujar Melanie di Kompleks Parlemen, Kamis (7/11/2013).

Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) itu menuturkan, selama tidak memiliki motif untuk menjatuhkan Jokowi, maka dia yakin publik juga akan bisa membedakannya.

“Kalau kita cari fakta-fakta baru, itu baru namanya menjatuhkan,” ucap Melanie.
Menurutnya, menyampaikan suatu fakta kepada publik memang tidak selalu berbuah dukungan. Terkadang fakta yang dilontarkan justru menimbulkan serangan balik. Melanie melihat hal itu sebagai konsekuensi dari kebebasan menyatakan pendapat di negeri ini.

“Kalau sudah menyatakan pendapat, kita harus siap apa pun konsekuensinya, termasuk di-bully,” kata Melanie.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo belakangan kerap dikritik oleh para elite Demokrat. Kritik antara lain dilontarkan oleh Ruhut Sitompul, Nurhayati Ali Assegaf, Ramadhan Pohan, hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyno. Ruhut mengkritik program Jokowi yang tak jauh berbeda dari gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Fauzi Bowo.

Sementara itu, Nurhayati mengkritik Jokowi dengan banyaknya kasus kebakaran di Ibu Kota. Lain lagi dengan Ramadhan Pohan yang mengkritik Jokowi soal penyadapan Amerika Serikat di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menuding Jokowi turut andil memberikan peluang kepada Amerika untuk menyadap Indonesia karena memberikan izin renovasi gedung kedutaan Besar AS yang dicurigai sebagai tempat pengumpulan sinyal alat sadap.

Terakhir, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono lepas tangan soal kemacetan di Jakarta. SBY bercerita pernah ditanya oleh perdana menteri di acara ASEAN Summit di Brunei Darussalam, beberapa waktu lalu.

Saat itu, SBY mengaku "tertusuk" saat ditanya soal kemacetan Jakarta. SBY mengaku bingung harus menjelaskan apa karena persoalan kemacetan menurutnya adalah urusan Jokowi selaku Gubernur. Atas berbagai serangan dari elite Demokrat ini, Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristyanto melihat para elite Demokrat tengah menjatuhkan elektabilitas Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Ceritakan Operasi Ambil Alih Saham Freeport, Jokowi: Sebentar Lagi 61 Persen

Nasional
109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

109.898 Jemaah Calon Haji RI Sudah Tiba di Saudi, 17 Orang Wafat

Nasional
Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Gaji Karyawan Dipotong untuk Tapera, Jokowi: Semua Sudah Dihitung...

Nasional
Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Jokowi Bakal Lihat Kemampuan Fiskal untuk Evaluasi Harga BBM pada Juni

Nasional
Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Kemenag Rilis Aplikasi Kawal Haji, Sarana Berbagi Informasi Jemaah

Nasional
Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Rakernas PDI-P Banyak Kritik Pemerintah, Jokowi: Itu Internal Partai, Saya Tak Akan Komentar

Nasional
Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Kemenag Imbau Jemaah Haji Jaga Pakaian, Perilaku, dan Patuhi Aturan Lokal Saudi

Nasional
Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Polemik RUU Penyiaran, Komisi I DPR Minta Pemerintah Pertimbangkan Masukan Rakyat

Nasional
Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Jadi Tuan Rumah Pertemuan Organisasi Petroleum ASEAN, Pertamina Dorong Kolaborasi untuk Ketahanan Energi

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Di Hadapan Jokowi, Kapolri Pilih Umbar Senyum Saat Ditanya Dugaan Penguntitan Jampidsus

Nasional
Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Penerapan SPBE Setjen DPR Diakui, Sekjen Indra: DPR Sudah di Jalur Benar

Nasional
Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Soal Dugaan Jampidsus Dibuntuti Densus 88, Komisi III DPR Minta Kejagung dan Polri Duduk Bersama

Nasional
Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Ketum PBNU Minta GP Ansor Belajar dari Jokowi

Nasional
Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Momen Hakim Agung Gazalba Saleh Melenggang Bebas dari Rutan KPK

Nasional
Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Di Jenewa, Menkominfo bersama Sekjen DCO Bahas Akselerasi dan Keberlanjutan Ekonomi Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com