Soal Macet, PDI-P Nilai SBY Lari dari Tanggung Jawab

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah lari dari tanggung jawab dengan melemparkan persoalan macet kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Sikap Presiden itu pun dinilai sama dengan sikap elite Partai Demokrat lain yang hanya ingin menjatuhkan Jokowi.

"Setelah gagal lewat Nurhayati, Ruhut, dan terakhir Ramadhan Pohan yang ingin men-down grade Jokowi, kini puncaknya langsung Presiden SBY dan membuat kami bertanya-tanya. Mengapa Presiden justru mengatakan masalah macet ini tanggung jawab Gubernur dengan dalih desentralisasi?" ujar Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Kompleks Parlemen, Rabu (6/11/2013).

Padahal, kata Hasto, setidaknya ada puluhan ribu orang setiap harinya yang mengeluhkan tentang buruknya tranportasi publik di Jakarta. Presiden SBY, sebagai pemegang kekuasaan negara, seharusnya tidak melemparkan tanggung jawabnya.

"Pertanyaannya, masalah macet juga karena pemerintah pusat. Misalnya, monorel tidak jalan karena apa?" tutur Hasto.

Hasto mengingatkan Presiden akan peristiwa kecelakaan beruntun yang terjadi di Tol Jagorawi pada tahun 2004 lalu. Pada peristiwa itu, sebanyak enam orang tewas sebelum iring-iringan mobil SBY melintas di jalur itu. Kecelakaan itu, kata Hasto, harusnya bisa menjadi pertanda bagi Presiden SBY. SBY diminta tidak lari dari tanggung jawabnya akan persoalan lalu lintas.

"Biarlah Jokowi mendapat persepsi positif, tidak usah diganggu," kata Hasto.

Seperti diberitakan, Presiden kembali bercerita soal pertanyaan para perdana menteri ASEAN yang membuatnya tertusuk. Pertanyaan itu ialah terkait dengan keluhan para perdana menteri tentang kemacetan di Ibu Kota. Mereka menanyakan solusi dari kemacetan itu

"Ya, bisa saja kalau ada kemacetan. (SBY ditanya) bagaimana solusinya? Kan saya enggak enak ditanya bagaimana solusinya," kata SBY beberapa waktu lalu.

Menurut SBY, seharusnya kepala daerah setempat yang menjawab. Ia menyarankan para pengusaha menemui Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo untuk membicarakan masalah macet di Jakarta. Begitu pula kemacetan di daerah lain.

"Yang harus jelaskan gubernurnya, wali kotanya. (Solusi dari kepala daerah) Begini Pak, konsep kami. Pemerintah pusat bisa membantu, memberikan kemudahan-kemudahan. Efeknya kan banyak sekali macet 3 jam, 4 jam," pungkas SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.