Hanura: Penetapan DPT Awal Kecurangan Pemilu

Sekretaris Fraksi Partai Hanura Saleh Husin menilai penetapan itu justru berpotensi menyebabkan adanya kecurangan dalam Pemilu 2014.

"Penetapan DPT di saat masih ada 10,4 juta data pemilih yang belum dilengkapi NIK harus disikapi dengan kritis. Dalih KPU yang beralasan menetapkan DPT demi konstitusi seolah menutup mata akan potensi kerawanan dan kecurangan," kata Saleh Husin dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (6/11/2013).

Menurut Saleh, banyak alasan mengapa keputusan KPU ini patut dikritisi partai politik. Pertama, angka sebesar 10,4 juta pemilih bermasalah terbilang besar, lantaran setara dengan 5,6 persen jumlah pemilih.

Kedua, KPU pun tidak menjamin selisih angka tersebut tidak bakal menjadi permainan politik. Ketiga, KPU melakukan memaksakan sekaligus pembiaran tanpa berupaya maksimal.

"Ini masih awal November, sebenarnya masih ada waktu bagi KPU untuk menyempurnakan DPT lagi. Jika lantas menyerahkan perbaikan DPT dengan NIK kepada Kemendagri, seolah KPU ingin lepas tangan," ucap Saleh.

Keempat, sebagai imbas dari rawan kecurangan, hasil pemilu juga rawan polemik dan mendapat delegitimasi dari rakyat maupun parpol. "Terakhir, kurangnya akurasi dan validitas DPT dapat menghilangkan hak politik rakyat mengikuti Pemilu," ujar anggota Komisi V DPR itu.

Di dalam rapat pleno pada Senin (4/11/2013), KPU sudah menetapkan DPT untuk Pemilu Legislatif 2014, sebesar 186.612.255 orang. Meski, di dalam paparan KPU, masih terdapat 10,4 juta pemilih yang bermasalah, artinya belum lengkap persyaratannya sebagai Pemilih.

Dalam rapat pleno tersebut, Bawaslu dan Partai Politik peserta Pemilu yang diundang hadir sudah menyampaikan peringatan tentang data pemilih yang masih bermasalah itu.

Namun, KPU bersikeras menetapkan angka DPT tersebut, dengan mengatakan akan menyelesaikan data pemilih bermasalah yang ikut ditetapkan dalam waktu 30 hari. Partai politik kemudian menyampaikan catatan keberatannya.