Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

AS Tak Akan Ampuni Edward Snowden

Kompas.com - 04/11/2013, 09:22 WIB


Anggota parlemen senior AS menolak usulan apa pun untuk mengampuni Edward Snowden, buron intelijen yang kini berada di Moskwa, Rusia.

"Tuan Snowden melanggar hukum AS. Dia harus pulang dan bertanggung jawab di muka hukum," kata penasihat Gedung Putih, Dan Pfeiffer.

Snowden meminta masyarakat internasional agar memengaruhi AS supaya bersedia menanggalkan dakwaan selaku mata-mata dalam sepucuk surat yang dikirimnya melalui seorang politisi Jerman.

Setelah meninggalkan AS guna menghindari dakwaan, Snowden bermukim di Rusia dengan suaka sementara sejak Juni lalu.

Dalam pelarian ini, ia membawa serta sejumlah data yang menghebohkan tentang kegiatan intelijen AS yang merekam pembicaraan telepon dan lalu lintas surat elektronik, termasuk sejumlah pimpinan negara sahabat AS, seperti Kanselir Angela Merkel di Jerman.

Sementara itu, menurut bocoran yang sama, kantor kedutaan AS di puluhan negara dipakai juga untuk memata-matai komunikasi di negara itu yang mengundang protes kolosal, termasuk dari Indonesia.

Merugikan AS

Seorang anggota parlemen dari Partai Hijau Jerman pekan lalu dengan mengejutkan menyatakan telah bertemu langsung dengan Snowden dan mengatakan bahwa mantan pegawai kontrak itu siap menjelaskan kepada aparat Jerman bagaimana penyadapan dilakukan Badan Keamanan Nasional AS (NSA).

Hans-Christian Stroebele memamerkan selembar surat kepada wartawan di Berlin, Jumat (1/11/2013), yang menurutnya ditulis Snowden.

"Berkata jujur bukan kejahatan," tulis Snowden dalam surat itu.

Sementara pada hari Minggu (3/11/2013) Gedung Putih menyatakan tak ada isu pemberian ampunan yang dibahas.

Anggota Kongres dari Partai Republik, Mike Rogers, dan senator Partai Demokrat, Dianne Feinstein, menolak ide ampunan untuk Snowden.

Kalau Snowden memang pembocor sejati, kata Feinstein, ia bisa saja melapor kepada Komite Intelijen yang diketuainya.

"Kami akan menemuinya dan memeriksa informasi itu. Itu tidak terjadi dan sekarang ia melakukan tindakan yang sangat merugikan negaranya," kata Senator Feinstein dalam wawancara dengan stasiun televisi CBS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi Jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Korban Dugaan Asusila Ketua KPU Bakal Minta Perlindungan LPSK

Nasional
Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Pemerintah Belum Terima Draf Resmi RUU Penyiaran dari DPR

Nasional
Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Akui Cita-citanya adalah Jadi Presiden, Prabowo: Dari Kecil Saya Diajarkan Cinta Tanah Air

Nasional
Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Budi Arie: Pemerintah Pastikan RUU Penyiaran Tak Kekang Kebebasan Pers

Nasional
Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Perayaan Trisuci Waisak, Menag Berharap Jadi Momentum Rajut Kerukunan Pasca-Pemilu

Nasional
Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Vendor Kementan Disuruh Pasang 6 AC di Rumah Pribadi SYL dan Anaknya

Nasional
SYL Berkali-kali 'Palak' Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

SYL Berkali-kali "Palak" Pegawai Kementan: Minta Dibelikan Ponsel, Parfum hingga Pin Emas

Nasional
Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Anak SYL Ikut-ikutan Usul Nama untuk Isi Jabatan di Kementan

Nasional
Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Cucu SYL Dapat Jatah Jabatan Tenaga Ahli di Kementan, Digaji Rp 10 Juta Per Bulan

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

KPK Duga Negara Rugi Ratusan Miliar Rupiah akibat Korupsi di PT PGN

Nasional
Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Berbagai Alasan Elite PDI-P soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com