Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu: Waspadai Pencurian Suara Saat Rekapituasi

Kompas.com - 02/11/2013, 11:57 WIB

GORONTALO, KOMPAS.com — Ketua Bawaslu RI Muhammad mengatakan, terjadinya pencurian suara paling rawan saat tahap rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan dan tingkat kecamatan. Modus kecurangan seperti itu terjadi pada pemilu sebelumnya.

"Pada Pemilu 2009, praktik pencurian suara seperti ini dilakukan dengan mudah. Jumlah suara seorang calon anggota legislatif justru tidak dimanipulasi di tempat pemungutan suara (TPS)," kata Muhammad saat Pelatihan Pengawasan Pemilu bagi media massa dan organisasi masyarakat di Gorontalo, Sabtu (2/11/2013).

Muhammad mengatakan, kecurangan jarang dilakukan di TPS karena banyak saksi dan warga yang mengikuti jalannya perhitungan suara. Namun, kata dia, di tingkat kecamatan, para pencuri suara itu lebih leluasa mendongkrak jumlah suara dengan cara memindahkan angka dari calon anggota legislatif (caleg) lain.

"Dengan cara-cara seperti ini, caleg yang unggul di TPS beda, di kecamatan beda, bahkan yang dilantik pun bisa berbeda," tambahnya.

Untuk mencegah pencurian suara, Muhammad meminta partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan adanya manipulasi yang terjadi. Menurutnya, pengawasan pemilu tidak akan maksimal bila hanya dilakukan oleh Bawaslu karena keterbatasan tenaga atau petugas yang bisa diturunkan oleh lembaga penyelenggara tersebut.

"Kami berharap seluruh kalangan masyarakat berpartisipasi aktif, terutama saat rekapitulasi suara. Itulah saat yang paling tepat untuk mengawal jalannya pemilu," katanya.

Dalam pelaksanaan pemilu pada 2014, Muhammad menambahkan, KPU membuat terobosan baru dengan mencetak Form C1 yang menggunakan hologram sehingga tidak bisa dipalsukan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com