Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pramono Edhi: BIN, Cek Kabar Kedubes AS Lakukan Penyadapan!

Kompas.com - 30/10/2013, 23:47 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Intelijen Negara diminta memastikan terjadi atau tidaknya penyadapan oleh Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia di Jakarta. Lembaga ini dinilai sebagai otoritas yang punya kapasitas memastikan masalah ada atau tidaknya penyadapan.

"Itu kan belum pasti apa memang dilakukan (penyadapan), jadi yang harus melakukan pengecekan adalah BIN," kata peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Jenderal (purn) TNI Pramono Edhie, Rabu (30/10/2013). Kalau memang terbukti kedutaan tersebut melakukan penyadapan, ujar dia, maka Pemerintah Indonesia harus bersikap tegas.

Bila memang sudah dipastikan adanya penyadapan itu, lanjut Pramono, protes keras mutlak dilayangkan kepada Amerika. Dia pun berpendapat protes semacam itu tak akan merusak status hubungan bilateral dengan Amerika yang selama ini merupakan negara sahabat.

"Justru nantinya tidak akan lagi kita negara sahabat saling curiga," lanjut Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu. Pada sisi lain, lanjut Pramono, protes tersebut juga akan menunjukkan Indonesia adalah negara yang tegas dan tak gentar meski berhadapan dengan negara adidaya.

Kedutaan Besar Amerika di Jakarta masuk dalam daftar 90 pos yang disebut memiliki fasilitas penyadapan, berdasarkan keterangan mantan analis Badan Keamanan Nasional (NSA) Amerika Edward Snowden. Bangkok, Kuala Lumpur, dan Yangon adalah lokasi lain di Asia yang disebut dalam daftar itu sebagai pos penyadapan Amerika.

Kabar soal daftar tersebut dikutip antara lain oleh koran terbitan Australia, Sydney Herald Tribune. Sampai saat ini belum ada konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika di Jakarta terkait hal ini. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Bantah Diam-diam Revisi UU MK, Wakil Ketua DPR Ungkit Menko Polhukam Saat Itu Minta Tak Disahkan sampai Pemilu

Nasional
PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

PKS Komunikasi Intens dengan PKB Cari Tandingan Khofifah-Emil Dardak

Nasional
Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Gerindra Dukung Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim dan Ahmad Dhani di Surabaya

Nasional
Pertahanan Udara WWF ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Pertahanan Udara WWF ke-10, TNI Kerahkan Jet Tempur hingga Helikopter Medis

Nasional
Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Kementan Keluarkan Rp 317 Juta untuk Keperluan Pribadi SYL, termasuk Umrah, Bayar Kiai dan “Service Mercy”

Nasional
Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Yusril Disebut Mundur dari PBB karena Akan Masuk Pemerintahan Prabowo, Gerindra: Belum Tahu Ditempatkan di Mana

Nasional
Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Cerita Pejabat Kementan Terpaksa Penuhi Permintaan SYL saat Tak Ada Anggaran

Nasional
Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Pertamina Renjana Cita Srikandi, Wujud Komitmen Majukan Perempuan Indonesia

Nasional
Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Pilkada Jakarta Punya Daya Tarik Politik Setara Pilpres, Pengamat: Itu Sebabnya Anies Tertarik

Nasional
Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Pejabat Kementan Sempat Tolak Permintaan Rp 450 Juta dan iPhone untuk SYL

Nasional
Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Hadiri WWF 2024, Puan Tegaskan Komitmen Parlemen Dunia dalam Entaskan Persoalan Air

Nasional
Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi Jatuh, Pemerintah RI Ucapkan Keprihatinan

Nasional
Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Mulai Safari Kebangsaan, Tiga Pimpinan MPR Temui Try Sutrisno

Nasional
Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Memulihkan Demokrasi yang Sakit

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Jokowi Wanti-wanti Kekurangan Air Perlambat Pertumbuhan Ekonomi hingga 6 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com